Manfaat Kampus Tampung Kampanye Pilpres, Pengamat Politik UB: Tahu Gagasan dari Sumber Pertama

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pengajar Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari PhD mendorong agar kampus-kampus bisa menampung kegiatan kampanye Capres-Cawapres.

Menurutnya, kegiatan itu bisa membuat masyarakat kampus mengetahui secara langsung visi dan misi dari orang yang mencalonkan.

"Justru kenapa ini tidak dimulai dari dulu? Karena yang menjadi problem itu apakah kampus harus netral? Saya katakan yang paling penting kampus itu objektif. Bahwa justru kampus bisa menghadirkan Capres dan Cawapres, kampus bisa tahu gagasan langsung dari sumber pertama. Jadi biarkan, masyarakat kampus utamanya, itu belajar dari orang yang langsung mencalonkan diri. Saya mau menang dengan program apa, itu betul-betul dari tangan pertama," ujarnya.

Kehadiran Capres dan Cawapres di kampus harus disikapi dengan bijak. Kehadiran para kandidat itu juga bisa menjadi momentum mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan para kandidat. Wawan mendorong justru tidak ada pembatasan mengenai hal tersebut.

"Menurut saya, jangan dibatasi. Seharusnya dari dulu dan sekarang sudah dilakukan ketika UI dan UGM mengundang. Jadi menurut saya banyak kampus di Kota Malang dan tidak harus capresnya, tim sukses yang terdaftar juga ada. Tidak masalah, kan Capres tidak mungkin datang ke ribuan kampus di Indonesia," ungkapnya. 

Baca juga: Pro Kontra MK Izinkan Kampanye di Kampus, Dosen Unair: Agenda Anti Korupsi Harus Jadi yang Utama

Pengalaman Wawan ketika belajar di Australia pada 2014, ia melihat ada banyak tempat sosialisasi partai politik di kampus.

Partai politik mendirikan tempat di kampus yang bisa dikunjungi oleh siapapun. Di situ, mereka bisa saling berinteraksi.

"Menurut saya kampus menjadi tempat kampanye tidak masalah. Pengalaman saya ke Australia pada 2014, Pemilu di sana, membuka stand partai di kampus itu biasa. Tidak ada gontok-gontokan. Saya ada fotonya. Saya juga berfoto dengan gambar Julia Gillard dan Tony Abbot. Itu biasa saja," ujar alumnu Flinders University of South Australia tersebut.

Menurut Wawan, zona netral hanya boleh di TNI/Polri. Tapi kalau kampus harus ada keterbukaan. Bagian terpenting adalah sebagai institusi, kampus yang utamanya negeri tidak berpihak. 

"Yang penting yang berpihak itu individu. Kalau kampus negeri adalah institusi negara. Kalau swasta ya sah-sah saja. Kampus negeri mulai harus berani memunculkan itu, karena kampus bukan zona netral seperti barak militer dan polisi," terangnya. 

Ia juga mengatakan keterlibatan media menjadi unsur penting agar kegiatan kampanye di kampus bisa diketahui publik secara luas. Dengan begitu, tidak hanya masyarakat kampus saja yang mengetahui.

Dengan diberitakan oleh media massa, menurut Wawan menjadi strategis karena dilakukan secara profesional.

"Bukan media sosial yang sangat berisiko disinformasi dan misinformasi," terangnya