Momen Kapolda Kunjungi Ponpes di Jatim, Merawat Kerukunan dan Keamanan Jelang Pemilu 2024

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto bersama pejabat utama (PJU) Polda Jatim bersilaturahmi dengan sejumlah ulama pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Jawa Timur, pada Jumat (17/11/2023). 

Ponpes yang 'disowani' oleh para jenderal dan petinggi Polda Jatim itu, diantaranya Ponpes Lirboyo, Ponpes Al Falah, di Kediri dan Ponpes Amanatul Ummah, di Mojokerto. 

Kegiatan itu dilakukan guna mempererat tali silaturahmi antara Kyai atau Ulama Jatim, dengan Umara khususnya Polri untuk bersinergi menciptakan dan menjaga kondusifitas di Jawa Timur.

Dalam kunjungannya ke Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Kapolda Jatim beserta rombongan diterima oleh Kyai Sepuh di Kediri pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Anwar Mansyur.

"Silaturahmi ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Polda Jatim dengan tokoh agama, guna menjaga kebhinekaan dan stabilitas kamtibmas," ujar Irjen Pol Imam.

Baca juga: Sindikat Mafia Tanah Kota Batu Diamankan Polda Jatim, Ada Pasutri dan Libatkan Oknum Pegawai BPN

Di Kediri, Kapolda Jatim juga berkunjung ke Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo dan silaturahmi dengan KH Nurul Huda Djazuli (Gus Dah).

Pada kesempatan itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto juga meresmikan Aula Azzahro PPTQ AL Falah Ploso Mojo.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim  juga berpesan kepada para santri mengikuti jejak para Kyai dalam mendalami ilmu agama.

"Sementara itu, dalam menghadapi Pemilu 2024, Kapolda Jatim meminta agar para Ulama dan para kiai bersama-sama Polda Jatim tetap bersinergi menciptakan serta menjaga kondusifitas kamtibmas khususnya di Jawa Timur," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, sejumlah 275.257 orang personel gabungan dikerahkan dalam 'Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024' yang berlangsung sepanjang 'Pesta Demokrasi Pemilu 2024' untuk mewujudkan pemilu aman dan damai di wilayah Jatim. 

Jumlah tersebut terdiri dari 2.653 personel Polda Jatim, 20.940 personel Polres jajaran, 10.932 personel TNI, dan 241.332 personel Linmas. 

Ratusan ribu orang personel tersebut bakal disiagakan di berbagai bangunan fasilitas publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. 

Seperti Kantor KPU Jatim, KPU masing-masing daerah, kantor Bawaslu di tingkat provinsi atau daerah kabupaten kota. 

Termasuk, para personel tersebut bakal berkeliling secara berkala memantau pengamanan sejumlah 120.660 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di berbagai daerah.

Dari pemetaan 120.660 TPS tersebut. TPS yang terkategori kurang rawan sebanyak 115.477 TPS, sedangkan TPS rawan 2.996 TPS dan sangat rawan ada 1.188 TPS. 

Kategorisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis data lapangan yang dihimpun dari pemantauan dan monitor masing-masing wilayah kabupaten dan kota. 

Data tersebut, tentunya akan digunakan oleh personel keamanan yang ditugaskan untuk memaksimalkan potensi pengamanan para anggota yang akan disebar melakukan mekanisme pengamanan.

Pemilu kali ini akan memberikan bukti keikutsertaan masyarakat dalam Pesta Demokrasi.

Pemilu serentak 2024 memiliki berbagai dampak problematika dan tantangan yang harus terus dijawab olek penyelenggara, aparat keamanan maupun organ-organ pendukung lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi pada tahun ini, konflik rekam jejak digital dikeluarkan untuk kepentingan kelompok. 

Negative campaign, memviralkan rekam jejak untuk pembunuhan karakter, konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi dan juga konflik buruh

Berbagai tantangan diharapkan tidak memperlemah upaya dalam penyelenggaraan pemilu. 

Oleh karenanya, perlu disiapkan segala sesuatu mekanisme pengamanannya secara matang, terencana dan pasti terukur dengan baik.

Wilayah Jatim yang sangat luas dengan kondisi geografis beragam. Tentunya memiliki berbagai macam kerawanan. Sehingga tentunya akan mempersulit pendistribusian logistik pemilu.

Dari segi keamanan berdasarkan penilaian bagan IPKP Polri periode ketiga di Jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor 65,16 persen.

Persentase ini merupakan angka penurunan dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan sebelum ditahap ketiga skor sebelumnya 81,14 persen. 

Indeks kerawanan potensi konflik yang ada di akhir tahun lalu sebanyak 268 dengan identifikasi berbagai klaster potensi konflik dan saat ini hanya tersisa empat. 

"Sebelum melaksanakan operasi. Mabes Polri, Polda Jatim beserta jajaran bersama-sama dengan TNI dan Stakeholder sudah melakukan kegiatan rutin sebagai suatu bentuk cooling system sebagai menyejukkan situasi dan kondisi," pungkas Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolda Jatim, pada kala itu, Kamis (12/10/2023). 

Sekadar diketahui, dikutip dari Kompas.com, Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Oleh karena itu, 12 wilayah provinsi dipetakan oleh Mabes Polri sebagai kawasan rawan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan, penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024

Informasi tersebut disampaikannya dalam Dialog Publik dengan tema 'Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

"Yang mana ada 12 polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas yaang sangat rawan," ujar Firman. 

Adapun 12 polda yang masuk katagori prioritas satu adalah wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim), Aceh, Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku.

Kemudian, Kalimantan Barat (Kalbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Metro Jaya, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Sementara itu, Firman menyebut ada 22 wilayah polda lainnya masuk katagori prioritas dua.

"Ada 22 polda masuk prioritas dua merupakan polda yang rawan," katanya. 

Firman menambahkan, dalam rangka mengamanakan Pemilu Serentak 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata.

Dalam operasi itu akan diturunkan sebanyak 434.197 personel dari tingkat Mabes Polri maupun polda untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tujuan operasi untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Menurut dia, operasi ini juga akan resmi bekerja mulai 17 Oktober 2023, dengan dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.

"Operasi mantap brata digelar di 34 polda yang dibagi kepada prioritas satu dan prioritas dua," kata Firman.