Pembahasan UMK Surabaya 2024, Pekerja Usulkan Rp 5,2 Juta, Pengusaha Keberatan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur menilai, usulan tersebut cukup memberatkan. 

Menurut APINDO, pemerintah harus menetapkan nilai UMK dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023.

"Kami meminta pemerintah, dalam hal ini gubernur, menetapkan upah tetap dengan mengacu pada PP 51," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah DPP Apindo Jawa Timur, Johnson Simanjuntak saat dikonfirmasi terpisah.

Kalangan pengusaha menjabarkan, nilai tersebut tak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Kondisi ekonomi sekarang kan belum pulih. Dunia industri belum pulih. Lalu, banyak sekali dampak dari peperangan Rusia-Ukraina. Tahun depan, juga merupakan tahun politik. Kita juga harus siap-siap," katanya.

"Karenanya, kami tetap memohon pertimbangan ibu gubernur (Khofifah Indar Parawansa) atau pemerintah menetapkan itu sesuai dengan PP 51. Jangan bergerak di luar dari pada itu," katanya.

Menurutnya, dengan perhitungan PP 51, kenaikan di masing-masing daerah akan berbeda. Hal ini berbeda dengan usulan asosiasi pekerja yang semua daerah meminta naik sebesar 15 persen.

"Ada yang naiknya besar, ada yang naik kecil. Bergantung dengan kabupaten/kota menggunakan komponen alpha (rumus perhitungan UMK) nantinya," katanya.

Pengusaha menilai, kenaikan sebesar 15 persen di Jawa Timur merupakan angka yang besar.

"Itu bukan agak tinggi, tapi tinggi sekali. Pasti tidak relevan. Apalagi, tuntutan ini dasarnya apa. Seharusnya, didasarkan pada aturan PP 51," katanya.

Termasuk di Surabaya, pengusaha berharap perhitungan UMK tetap mengacu PP 51.

"Bukan hanya di Surabaya, semua daerah di Jawa Timur, kita menggunakan PP 51. Yang membedakan mungkin di alpha," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, Achmad Zaini optimistis pembahasan UMK Surabaya tak akan menimbulkan gejolak.

"Penetapan UMK adalah 30 November. Pasti ada win-win solution. Serikat (buruh) maupun teman-teman APINDO akan diskusi bersama," kata Zaini dikonfirmasi terpisah.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki rumus dalam menghitung UMK. Ada sejumlah komponen yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut.