Daftar Iuran PNS Diduga untuk Pemenangan Pemilu 2024 Viral, Camat Sebut Hoaks: Tak Buat Seperti itu

TRIBUNJATIM.COM - Daftar iuran PNS diduga untuk pemenangan salah satu calon Pemilu 2024 tengah viral di media sosial.

Dalam foto yang beredar, tertera iuran tersebut telah terkumpul hingga Rp16 juta.

Insiden ini terjadi di wilayah Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Namun kabar tersebut kemudian dibantah oleh Camat Kemusu.

Camat Kemusu, Eko Dodi Apriyanto menyatakan bila hal tersebut hoaks. 

Dia menegaskan daftar iuran itu adalah sebuah fitnah.

Baca juga: Mbah Ade Nekat Culik Siswi SMK untuk Dinikahi, Tak Minta Restu Ngaku Cinta, Ternyata Eks Sopir Camat

Sebab, dia tak pernah membuat daftar iuran untuk pemenangan Pemilu 2024.

"Saya cross check ke teman kantor juga tidak buat dan tidak tahu daftar seperti itu," tambahnya, dikutip dari Tribun Solo pada Rabu (22/11/2023).

Dia menilai ada orang yang membuat sendiri daftar itu lalu menyebarkannya di media sosial.

Dia mengaku selama ini memang ada iuran di lingkungan pegawai kecamatan Kemusu.

Hanya saja, iuran itu untuk makan siang bersama, jenguk orang sakit hingga tali asih kematian.

"Dan iuran untuk itu (Makan siang, jenguk sakit dan tali asih itu sudah lama). Tidak ada menjelang dengan agenda pemilu," tambahnya.

Eko pun mengimbau kepada masyarakat di Kemusu untuk tetap tenang.

"Jaga suasana kondusif, sejuk. Kita sukseskan Pemilu 2024," pungkasnya.

Viral di Media Sosial

Daftar iuran untuk pemenangan salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) beredar di media sosial (medsos). 

Kertas tersebut bertuliskan Daftar Iuran PNS Kecamatan Kemusu Tahun 2023. 

Kecamatan Kemusu berada di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng).

Daftar itu beredar di akun X  @PartaiSocmed.

Daftar iuran PNS Kecamatan Kemusu tahun 2023 itu diunggah 4 hari lalu.

Dalam postingan terlihat besar Iuran berbeda-beda.

Nominal iuran paling banyak untuk camat sebesar Rp 3 juta.

Sedangkan paling sedikit Rp 500 ribu untuk kasi trantib.

Baca juga: Niat Asli Bocah SD Motoran Madura-Jakarta, Utang Tetangga Rp100 Ribu untuk Bensin dan Makan Mi

Dalam daftar itu ada kolom 17 jabatan dengan total Rp 16 juta.

Terkait hal ini, Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta menegaskan bukan mereka.

Dia menyatakan partainya tak mungkin meminta iuran ASN di Boyolali.

"Kita dari partai ko memerintah ASN (mengumpulkan iuran) ga berani," kata Susetya Kusuma Dwi Hartanta, beberapa waktu lalu.

Pihaknya pun menegaskan PDIP Boyolali tak pernah meminta iuran dari ASN jelang kontestasi politik.

Meski begitu, Bawaslu Boyolali tetap melakukan penelusuran.

Selasa (21/11/2023), pihaknya mendatangi kecamatan Kemusu yang termuat dalam daftar iuran yang beredar itu.

Disaat yang bersamaan, Bawaslu Boyolali juga ada kegiatan di kecamatan Kemusu.

"Menggali informasi, terkait dengan itu. Karena informasi juga sangat minim," kata Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, saat berbincang dengan Tribun Solo, Selasa (21/11/2023).

Informasi yang didapat Bawaslu Boyolali sangat minim.

Sebab, dalam kolom lembaran kertas yang viral itu hanya termuat kolom jabatan Camat, dan nominal uang.

"Kami tetap melakukan penelusuran. Semoga Hari ini mendapat informasi yang signifikan," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com