Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Buntut Kasus Guru SD Digaji Rp 300 Ribu, Terungkap Ada yang Tak Dapat Upah, DPRD: Kenapa Masih Ada?

Terungkapnya kasus guru SD digaji Rp 300 ribu per bulan membuat banyak fakta miris lain ikut dibeberkan. Mirisnya, hal itu terjadi di kota besar.

Penulis: Ani Susanti | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO - PEXELS/ AHSANJAYA
FOTO ILUSTRASI: Buntut Kasus Guru SD Digaji Rp 300 Ribu, Terungkap Ada yang Tak Dapat Upah, DPRD: Kenapa Masih Ada? 

Ia berharap, para anggota dewan bisa menjembatani masalah ini supaya bisa diselesaikan dengan cepat.

Sebab, belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan (Disdik) terkait masalah ini meski sudah sempat beberapa kali beraudiensi.

“Sejak awal kami sudah komunikasi dengan Disdik, kami sudah sampaikan masalah itu, tapi belum ada perubahan signifikan,” tuturnya.

Makanya kami berharap, keluhan kami bisa didengar Komisi E supaya mereka membuka komunikasi dengan Disdik. Bisa bekerja sama supaya mendorong perubahan,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyesalkan upah guru agama Kristen yang berstatus honorer di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Johnny mengatakan, hal demikian bisa membuat upaya peningkatan sumber daya manusia menjadi sulit.

"Bagaimana mau bicara peningkatan sumber daya manusia. Sementara guru-guru yang bisa mencetak SDM bagus itu pola penggajian seperti itu," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/11/2023).

Johnny menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang seolah tak menghargai jasa guru atas pemberian upah yang tak layak itu.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengevaluasi upah guru honorer.

Terlebih tenaga pengajar itu mengabdi sekolah negeri di Ibu Kota.

Baca juga: Guru SD Digaji Rp300 Ribu Sebulan, di Kwitansi Tertulis Rp9 Juta, Ketum Forgupaki: Suka-suka Kepsek

“Perlu ada standarisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah," ucap Johnny.

Selain itu, Johnny juga mendesak Pemprov DKI untuk mendata ulang dan mensosialisasikan cara serta syarat untuk mempermudah guru honorer masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

Sebab, selama ini DPRD DKI disebut masih menerima keluhan soal sulitnya mendaftar ke sistem itu.

“Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di Dapodik? Ini menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu harus diselesaikan segera,” kata Johnny.

Baca juga: Nasib 10 Guru Korban Balon Gas Meledak saat Upacara Hari Guru, Pilu Ada Wajah yang Rusak: Diperban

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com dari anggota DPRD DKI, guru SDN itu menandatangani kuitansi dengan honor sebanyak Rp 9.283.708.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved