Sosialisasi UMK Ponorogo 2024, Tekankan Pengusaha Sesuaikan UMK dan Pekerja Tingkatkan Kinerja

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ponorogo 2024, Jumat (8/12/2023). 

Ini setelah UMK 2024 telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, pada Kamis (30/11/2023) malam. 

Pantauan di lokasi, puluhan perwakilan pengusaha dan pekerja hadir di Aula Disnaker Ponorogo, Jumat pagi.

Kepala Disnaker Ponorogo, Suprianto melakukan sosialisasi UMK Ponorogo 2024.

Tidak sendiri, dia memberikan penjelasan dengan dewan pengupahan yang lain. Adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo, Sumeru Hadi Praswoto, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ponorogo, Edy Budiono, dan unsur akademisi Abbas. 

“Jadi begini, UMK Ponorogo sudah ditetapkan gubernur. Kami hari ini mengundang perusahaan dan perwakilan pekerja,” ujar Suprianto kepada TribunJatim.com.

Dia menjelaskan, pihaknya mengundang puluhan pekerja dan pengusaha.

Di sana, mereka diberi pemahaman terkait UMK Ponorogo 2024. Di mana sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim, kenaikan UMK Ponorogo 2024 ini sebesar 3,98 persen atau sebesar Rp 85 ribu. 

“Sesuai usulan UMK Ponorogo 2024 menjadi Rp 2.235.310,88. Dibulatkan menjadi Rp 2.235.311. Jika sebelumnya UMK Ponorogo 2023 adalah Rp 2.149.709,45,” katanya.

Menurutnya, kenaikan tersebut sesuai dengan rekomendasi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Artinya menjadi harus ditaati perusahaan dalam membayar karyawan.

“Tentunya bagi perusahaan bukan skala mikro. Jika mikro dan kecil sepakat. Dan harus dibayarkan pekerja walaupun belum satu tahun bekerja. Lebih dari itu, menggunakan skala upah,” bebernya.

Dia menekan kepada pengusaha maupun pekerja.

Dengan kenaikan UMK Ponorogo 2024, pekerja diminta meningkatkan kinerja agar lebih baik. Sehingga perusahaan melihat bagaimana kinerja pekerja.

“Jika bagus, tentu selain UMK, bakal ada tambahan lainnya. Tunjukkan dulu pekerjaan yang bagus,” tegas Suprianto.

Pun bagi para pengusaha juga memberikan upah sesuai aturan yang ada. Di mana harus membayar upah sesuai dengan UMK.

“Ketika itu memberikan sesuai yang menjadi aturan akan meningkatkan produktivitas. Ketika produktivitas bagus, tentu hasilnya bagus. Maka, bersinergi bersama-sama,” bebernya.

Dalam sosialisasi tersebut, ada pengusaha (Apindo), pekerja (SPSI) dan perguruan tinggi serta pemerintah Disnaker.

“Tadi masing-masing porsi memberikan penjelasan. Di mana yang diperjuangkan bersama sudah menjadi keputusan gubernur dan harus dipatuhi bersama,” tegasnya.

Perwakilan Apindo Indonesia, Sumeru Hadi Praswoto menekankan, pengusaha bisa melaksanakan sesuai UMK Ponorogo. Juga memperhatikan kesejahteraan pekerja.

“Pekerja sejahtera seperti layaknya. Saya kira pengusaha sangat bisa dilaksanakan,” tegas Sumeru.

Dia berjanji akan melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman, karena pengusaha harus melaksanakan UMK Rp 2,2 juta.

“Jika tidak, sesuai sanksi PP nomor 51, ada sanksi, jangan sampai sanksi,” pungkasnya.