Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Tinjau Tambang Kapur yang Dikeluhkan Warga, Sebut Perlu Reklamasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto meninjau langsung kondisi tambang kapur PT Wira Bhumi Sejati (WBS) di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (9/12/2023).

Didampingi warga setempat, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro yang akrab disapa Sukur itu, berkeliling melihat lebih dekat kondisi pertambangan kapur yang selama ini dinilai warga telah merusak lingkungan sekitar. Termasuk, menggerus jalan warga.

Usai peninjauan tersebut rampung, politisi asal Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini, mengatakan, dampak kerusakan lingkungan Desa Sumuragung akibat aktivitas pertambangan PT WBS memang kentara.

"Setelah melihat situasi dan kondisi (lingkungan, red) di pertambangan ini, secara umum memang perlu dilakukan reklamasi," ujarnya kepada awak media yang turut mengikutinya di lokasi, Sabtu (9/12/2023).

Ke depan, lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Bojonegoro itu, pihaknya bersama para pihak terkait akan mengkaji siapa atau pihak mana yang harus bertanggung jawab, untuk mereklamasi lingkungan Desa Sumuragung ini.

Terkait tuntutan warga Desa Sumuragung yang meminta adanya transparansi penyaluran dana kompensasi PT WBS kepada warga Desa Sumuragung melalui warga setempat, dia mengatakan, pihak-pihak berkenaan hal tersebut akan kembali dipanggil DPRD Bojonegoro.

Dijadwalkan awal Januari 2024 mendatang.

"Pada prinsipnya, kami (DPRD Bojonegoro, red) ingin menyelesaikan masalah ini sebagaimana mestinya. Sehingga baik warga Desa Sumuragung, maupun pihak lainnya (PT WBS dan Pemdes Sumuragung, red) tak ada yang tersakiti atau dirugikan," pungkasnya.

Affandi, salah satu warga Desa Sumuragung berharap, tinjauan langsung dari Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ini bisa membuat DPRD Bojonegoro betul-betul mengerti situasi dan kondisi lingkungan Desa Sumuragung yang terdampak PT WBS.

Dia juga berharap, tinjauan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro tersebut, menjadi angin segar atau solusi atas permasalahan antara pihaknya dengan PT WBS maupun pemdes setempat, yang selama ini masih belum usai.

Untuk diketahui, sejak awal 2023 lalu, para warga Desa Sumuragung kontra dengan PT WBS juga pemdes setempat.

Warga menilai, lingkungan mereka telah rusak akibat PT WBS. Salah satunya, jalan warga tergerus.

Selain itu, dana kompensasi dari PT WBS yang selama ini dihitung warga besarnya Rp 4-7 miliar, hanya diterima para warga berupa 25-35 kilogram beras. Penyalurnya lewat Pemdes Sumuragung.

Nilai kompensasi itu, dianggap warga terlalu kecil.