Soroti Tambang Ilegal hingga Limbah Kotoran Sapi, Massa Aksi PMII Ponorogo Geruduk Kantor Pemkab

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ponorogo menggelar demo di depan kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Kamis (14/12/2023) sore.

Terlihat sedikitnya 15 aktivis PMII turun ke jalan. Mereka membawa berbagai spanduk. Seperti “Pemimpin Lupa Rakyat Sampah”, “Mafia Tambang Dekangane AE 1 SP”, “Sampah Mrican Terus Numpuk,”

Mereka juga memanggil nama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Mereka ingin ketemu langsung dengan Kang Giri—sapaan akrab—Sugiri Sancoko menyampaikan beberapa tuntutannya.

Namun sayang, Kang Giri sedang ada tidak di lokasi. Belasan aktivis PMII itu dijanjikan untuk bisa bertemu dengan orang nomor satu di Ponorogo pada Senin (18/12/2023).

Untuk aksi hari ini, aktivis PMII ini ditemui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Suko Kartono. Juga perwakilan dinas terkait.

“Hari ini sebenarnya adalah lanjutan aksi kami sebulan lalu. Sebulan lalu kami juga aksi yang sama,” ujar Koordinator aksi Hanif Zein, Kamis sore.

Baca juga: Tak Bertemu Bupati di Kantor Pemkab Tuban, Puluhan Mahasiswa PMII Pindah Aksi ke Gedung DPRD

Dia mengatakan bahwa sebelum aksi di depan kantor Pemkab Ponorogo mereka ke Mapolres Ponorogo. Di Mapolres Ponorogo, aktivis PMII meminta polisi mengusut perihal tambang ilegal,

“Karena  tambang ilegal jelas menurut uu nomor 4 2009 ada jerat pidana. Kami ketemu kasat reskrim. Kami ingin kepala BPPKAD (Badan Pendapayan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dimutasi keterangan terkait info tambang ilegal ada 23 apakah benar atau tidak,” kata Hanif.

Menurutnya, bahwa adanya operasi tambang ilegal harus ditindak dan ditutup. Pun yang mengoperasikan juga harus dipidana dan ditangkap.

Sementara tuntutan lainnya adalah perihal penumpukan sampah di TPA Mrican. Juga perihal limbah kotoran sapi dari Kecamatan Pudak yang terbuang di Kecamatan Sooko.

Baca juga: Buntut Demo Ricuh, IKA PMII Tuban Minta Polisi Tanggung Jawab atas Kekerasan Saat Aksi

Terakhir adalah tentang tuntutan dana RT. Dimana dahulu dana RT ada poin-poin dana RT boleh digunakan untuk apa saja. “Kami menuntut RTdiberikan kewenangan untuk pengelolaannya,” urainya.

Untuk aksi kali ini tidak ditemui, Hanif memgaku kecewa. Namun dia tetap menghargai karena sudah ditemui oleh perwakilan Pemkab Ponorogo.

“Kami hargai karena sudah ketemu dengan pak soko. Komitmen hari senin pak bupati mau nemui kita,” urainya.

Dia juga memberi waktu untuk penyelesaian permasalahan yang jadi tuntutan terutama perihal tambang ilegal sar lama satu bulan. “Kami demo sebulan lalu berbarengan dengan aksi PMII Jtaim,” tegasnya.

Baca juga: Limbah Kotoran Sapi Cemari Sungai Keyang, Warga Ngadirojo Ponorogo Keluhkan Aroma Menyengat