Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Gresik

BPPKAD Gelar Bulan Panutan PBB, Ungkap Masih Banyak Desa dan Kelurahan di Gresik Tak Bayar Pajak

BPPKAD menggelar Bulan Panutan PBB, ungkap masih banyak desa dan kelurahan di Gresik yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

Penulis: Willy Abraham | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Willy Abraham
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, AM Reza Pahlevi memberikan sambutan, Kamis (14/12/2023). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Target pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Gresik belum 100 persen.

Penyebabnya, masih banyak desa dan kelurahan yang tidak membayar PBB.

Padahal, tahun anggaran 2023 kurang dari dua minggu lagi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) meminta kepada pihak yang belum membayar PBB untuk segera melunasi pajak di sisa bulan akhir tahun 2023 ini.

Kepala BPPKAD Gresik, AM Reza Pahlevi, mengatakan, target pendapatan dari sektor PBB pada 2023 sebesar Rp 195 miliar.

"Hingga hari ini, realisasi PBB sebesar Rp 167 miliar. Artinya masih sekitar 85 sekian persen dari capaian target,” kata Reza, sapaan akrabnya, Kamis (14/12/2023).

Reza menjelaskan, dari tahun 2022, pihaknya ditargetkan PBB sebesar Rp 140 miliar dan berhasil terealisasi Rp 148 miliar.

Tahun ini, target dari Rp 195 miliar baru tercapai Rp 167 miliar.

“Kalau dari realisasi, kita sudah melampaui tahun kemarin, tapi kalau target kita masih jauh,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Gresik, serta pimpinan perusahaan agar tergugah melunasi PBB dan bisa mencapai target.

"Kami mengundang Anda di sini agar bisa tergugah dan melunasi dengan sisa waktu di tahun 2023 ini. Karena pembayaran PBB ini, merupakan penunjang pembangunan di Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Dalam acara Bulan Panutan PBB, pihaknya berharap agar realisasi PBB yang juga merupakan penunjang pendapatan daerah dapat terealisasi 100 persen.

Dari total 330 desa dan 26 kelurahan di Kabupaten Gresik, baru 118 desa /kelurahan yang sudah melunasi PBB.

Angka tersebut juga turun dari tahun 2022 kemarin. Di tahun 2022, ada 125 desa/kelurahan yang lunas.

Adapun desa yang sudah melunasi PBB 100 persen sebagaimana berikut:

1. Kecamatan Balongpanggang, dari 25 desa lunas semua.

2. Kecamatan Dukun, dari 26 desa, yang lunas 19 desa.

3. Kecamatan Tambak, dari 13 desa lunas semua.

4. Kecamatan Sangkapura, dari 17 desa, 10 desa yang lunas.

5. Kecamatan Sidayu dari 21 desa, 9 desa yang lunas.

6. Kecamatan Duduksampeyan, dari 23 desa, yang lunas 8 desa.

7. Kecamatan Benjeng, dari 23 desa, yang lunas 6 desa

8. Kecamatan Cerme, dari 25 desa yang lunas 6 desa.

9. Kecamatan Panceng, dari 14 desa, 6 desa yang sudah lunas.

10. Kecamatan Gresik, dari 21 desa, 4 desa yang sudah lunas. Dan semua kelurahan di Kecamatan Gresik Kota belum lunas semua.

11. Kecamatan Manyar, dari 23 desa, 4 desa yang sudah lunas.

12. Kecamatan Kebomas, dari 21 desa, 3 desa yang sudah lunas.

13. Kecamatan Bungah, dari 22 desa, 3 desa yang sudah lunas.

14. Kecamatan Ujungpangkah, dari 13 desa, 2 desa yang sudah lunas.

15. Kecamatan Wringinanom belum ada desa yang lunas.

16. Kecamatan Kedamean belum ada desa yang lunas.

17. Kecamatan Menganti belum ada desa yang lunas.

18. Kecamatan Driyorejo belum ada desa yang lunas. 

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved