Prabowo Didesak Buka Data, Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka Bak Toko Kelontong

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika tak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka ke publik.

Bahkan Jokowi menyebut jika ada hal yang harus tetap dirahasiakan.

Tanggapan Jokowi itu berkaitan dengan soal Prabowo Subianto yang sempat didesak untuk membuka data pertahanan di Indonesia di Debat Pilpres 2024.

Seperti yang diketahui, saat ini Prabowo Subianto selain menjadi calon Presiden 2024, ia juga masih menjabat sebagai Kementerian Pertahanan.

Baca juga: TKD Jatim Apresiasi Prabowo Rasional dalam Debat Capres Ketiga: Ada Data dan Fakta!

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).

Pasalnya kata Jokowi masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.

Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," katanya.

Sebelumnya dalam acara debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2023, dua Capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin Prabowo Subianto membuka data pertahanan kepada publik.

Bahkan terjadi debat sengit antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada acara tersebut.

Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru.

Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya.

Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.

"Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya," kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID.