Anggarannya Rp 15 Ribu, Peserta Pelantikan KPPS Protes Dapat Makan Tak Layak, Ketua KPU Kaget: Putus

"KPU Kabupaten Sleman langsung mengambil langkah putus. Jadi memutus tidak bekerjasama lagi, tidak menggunakan lagi vendor yang bersangkutan. Anggaran untuk Bimtek besok disampaikan ke sekretariat PPK untuk konsumsi bimtek," imbuhnya.

Terkait dengan anggaran transportasi di pelantikan KPPS, menurutnya memang tidak ada.

Dijelaskannya, pengelolaan anggaran merupakan kewenangan kuasa pengguna anggaran di Satker KPU masing-masing kabupaten/kota. Sehingga ada yang diberikan saat pelantikan, ada yang saat bimtek. 

"Kebijakan kuasa pengguna anggaran itu tidak ada anggaran transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek itu ada," pungkasnya.

Baca juga: Beban Kerja Pemilu 2024 Lebih Berat, KPU Sebut Belum Ada Petugas KPPS di Jember yang Mundur

Di sisi lain, polemik nihilnya uang transportasi bagi anggota KPPS di sejumlah kabupaten/kota di DIY mendapat perhatian dari KPU RI.

Apalagi ada perbedaan dalam kebijakan tersebut.

Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengatakan pihaknya sudah mengetahui adanya polemik tersebut.

"Sudah dibicarakan dalam rapat bersama KPU RI," ungkap Betty ditemui di Eks Gedung Kesenian Kulon Progo, Jumat (26/01/2024).

Menurutnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari juga sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi.

Kajian terhadap masalah ini pun tengah didalami.

Betty mengatakan pihaknya mengetahui masalah tersebut hanya terjadi di KPU Sleman.

Ketua KPU DIY pun diminta berkomunikasi dengan Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi untuk menangani masalah ini.

"Sejauh ini kami tahunya masalah ini terjadi di Sleman," ujarnya.

 Betty juga belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait adanya perbedaan kebijakan antar daerah terkait pemberian uang transportasi KPPS saat pelantikan. Hal tersebut juga tengah menjadi pembahasan KPU RI.

Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama menjelaskan pihaknya memang tidak menyediakan uang transportasi bagi KPPS saat pelantikan.