CEK FAKTA: Mahfud MD Sebut 80 Juta Orang Indonesia Terjerumus Judi Online, Data Sebenarnya Terungkap

TRIBUNJATIM.COM - Penyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD baru-baru ini menjadi sorotan.

Dalam sebuah penyataannya belum lama ini, Mahfud MD menyebut ada 80 juta orang Indonesia bermain judi online.

Benarkah demikian?

Data sebenarnya pun terungkap berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, dilansir dari Kompas.com ( grup TribunJatim.com ).

Diketahui, Mahfud MD mengungkap soal hal itu ketika berdialog bersama masyarakat di warung kopi, Jalan Ngagel Madya, Gubeng, Surabaya, pada Rabu (10/1/2024).

Kala itu, Mahfud MD memperingatkan masyarakat akan bahaya jeratan judi online.

"Di Indonesia itu lebih dari 80 juta orang bermain itu, artinya setiap hari orang Indonesia berjudi online. Orang kecil, tukang becak, sopir dan sebagainya, uang sedikit mengadu untung di judol (judi online)," kata Mahfud.

Lalu, bagaimana data sebenarnya?

Baca juga: Harta Kekayaan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam Selama 4,5 Tahun di Era Jokowi, Bertambah Rp3,73 Miliar

Laporan terakhir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, perputaran uang pada pelaku judi online sekitar Rp 69 triliun pada 2022.

PPATK menemukan 156 juta transaksi senilai Rp 190 triliun dari 2017 sampai 2022.

Dikutip dari Harian Kompas, berdasarkan tren lima tahun tersebut, diperkirakan ada sekitar 2,7 juta orang bermain judi online.

Sekitar 79 persen atau 2,1 juta orang bertaruh dengan nominal di bawah Rp 100.000, mengindikasikan mereka dari golongan menengah ke bawah.

Baca juga: SOSOK Mahfud MD, Cawapres Siap Mundur dari Posisi Menko Polhukam, 3 Bulan Tak Pakai Fasilitas Negara

Berdasarkan pemberitaan Harian Kompas pada 16 Januari 2024, PPATK menyebutkan sedikitnya ada 3,29 juta masyarakat bermain judi daring pada 2023 dengan total deposit menembus Rp 34,5 miliar.

Apabila ditotal, data PPATK yang memperkirakan jumlah orang yang bermain judi online dari 2017 sampai 2023 tidak mencapai 80 juta orang.

Sejauh ini belum ditemukan data yang membuktikan adanya 80 juta orang Indonesia yang bermain judi online.

Berita Tentang Mahfud MD Lainnya

Mahfud MD berjanji bakal membenahi aparat penegak hukum dan menegakkan keadilan jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Mahfud juga mengakui masih terdapat perlakuan tidak setara terhadap berbagai kalangan jika berurusan dengan persoalan hukum di Indonesia.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas penegakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud dalam kegiatan "Tabrak Prof!" di Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024), seperti dikutip dari siaran streaming di YouTube via Kompas.com.

Menurut Mahfud, proses menegakkan keadilan mesti dimulai dari para aparat penegak hukum.

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, kejaksaan, dan pengadilan,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, praktik hukum di Indonesia belum memberikan rasa keadilan bagi semua kalangan.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” papar Mahfud.

Kondisi tersebut, kata Mahfud, membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum optimal dari aparat.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Sadar Pertanyaan Gibran Jebakan yang Gagal, TPN Ganjar-Mahfud : Tidak Paham Greennflation

Di kesempatan yang sama, Mahfud MD berjanji tidak bakal bisa didikte dalam hal penegakan hukum jika terpilih.

"Jadi apapun prosedurnya, kalau prinsipnya bersama untuk menegakkan konstitusi, maka tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD," kata Mahfud.

Mahfud juga menjawab pertanyaan dari peserta terkait proses pemilihan anggota kabinet jika dia dan capres Ganjar Pranowo terpilih.

Menurut peserta, meskipun Mahfud mempunyai pengalaman duduk pada jabatan publik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi independensinya dan Ganjar diragukan dalam membentuk kabinet yang terbebas dari kepentingan partai koalisi pengusung yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Baca juga: Sempat Dikutip Mahfud MD saat Debat, Ebiet G Ade Tak Menyangka Lagu Berita Kepada Kawan Bisa Abadi

Menanggapi pertanyaan itu, Mahfud menyebut partai koalisi pendukungnya dan Ganjar telah menyepakati tidak ada menteri yang dijadikan "Petugas Partai."

"Kesepakatan kami dengan partai-partai koalisi, tidak boleh ada yang saling menugaskan, tetapi kesepakatannya itu menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan porsinya masing-masing," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, tugas partai politik adalah menegakkan hukum dan konstitusi.

"Sehingga partai politik mengirim orang-orangnya ke DPR agar bisa menegakkan hukum dan seluruh perundang-undangan," ujar Mahfud.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com