BPK Jatim Ungkap Potensi Kekurangan PAD dari Pajak Hotel-Restoran di Surabaya, Wali Kota: Tuntaskan

“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain dan sebagainya. Sejauh ini, Kota Surabaya dari dahulu kategorinya baik terus, WTP-nya (Wajar Tanpa Pengecualian) baik terus,” katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah berkoodinasi dengan BPK Jatim untuk menindaklanjuti hasil temuan.

Tujuannya, agar tidak memberikan beban kepada jajaran perangkat daerah (PD) pada periode berikutnya.

Eri Cahyadi menjelaskan, TLHP yang sebelumnya dikerjakan oleh jajaran Pemkot Surabaya berjalan dengan baik, sesuai dengan arahan dan rekomendasi BPK Jatim.

Persentase penyelesaian sebagai tindak lanjut dari audit BPK terus meningkat.

Di tahun 2021, penindaklanjutan hasil pemeriksaan BPK Jatim kala itu mencapai 63 persen. Kemudian, di tahun 2022 menjadi 93 persen.

“Semester pertama di 2023, sudah 95 persen, ada rekomitmen dengan bimbingannya BPK," kata Eri Cahyadi.

"Itu nanti insyaallah kalau bisa selesai di semester dua tahun 2023 ini, bisa sampai 97 persen. Harapan kita di tahun 2024 bisa 100 persen,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Eri Cahyadi mengungkapkan, ada berbagai tantangan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK Jatim. Misalnya, dalam mendapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banyak wajib pajak yang tidak ditemui di lokasi.

"Mulai dari PBB yang orangnya nggak ada, terus tagihan-tagihan yang titiknya sudah tidak ada. Namun, pemerintah nggak bisa mengambang, pemerintah kan harus memberikan kepastian, itulah yang diberikan kepada kami, arahan-arahan yang disampaikan tadi,” ujarnya.