BPK Jatim Ungkap Potensi Kekurangan PAD dari Pajak Hotel-Restoran di Surabaya, Wali Kota: Tuntaskan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur masih mencatat potensi kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran.

Hal ini masuk dalam rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya.

TLHP terhadap APBD Pemkot Surabaya tahun 2023 saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pengujian, serta proses audit hingga 5 Maret 2024 mendatang.

“Nantinya baru dilakukan pemeriksaan selama 60 hari, nah baru itu ada hasilnya,” kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, Kamis (1/2/2024).

Ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian pihaknya. Di antaranya, sejumlah sektor yang kurang dalam melakukan pembayaran pajak, seperti pajak restoran, pajak hotel, dan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Masih banyak yang kurang bayar. Artinya, restoran, hotel, termasuk BPHTB, saya kira masih butuh pembenahan kebijakannya," kata Karyadi.

"Aturan sudah ada, namun mungkin kurang memadai, sehingga harus dievaluasi. Sehingga (pendapatan) bisa terjaring dan tetap tidak memberatkan masyarakat, jelas itu," kata Karyadi.

Ia mengingatkan, kurangnya pendapatan dari sektor pajak akan sekaligus mengurangi potensi pemasukan untuk pembangunan daerah.

Karenanya, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal ini.

Baca juga: Disorot Ditjen Pajak, Ustaz Solmed Siap Jual Rumah Mewahnya Rp80 Miliar: Mumpung Viral

"Kalau fungsinya sudah tidak memberatkan masyarakat, masyarakat dengan sendirinya akan tertib membayar. Sehingga, hasil itu bisa digunakan untuk pembangunan, itu harapan kami,” tandasnya.

Selain soal kekurangan bayar, ada juga soal pencatatan aset dan hasil pengadaan mutasi.

“Misal, ada pengadaan, tapi belum dicatat. Padahal barangnya ada, kontraknya ada, lupa mencatat. Tapi, kalau Kota Surabaya ini sudah agak minim lah,” ungkapnya.

BPK Jatim terus mendorong dan melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Pemkot Surabaya.

Tujuannya, agar pelaksanaan tahapan pajak dan retribusi yang diterapkan bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain dan sebagainya. Sejauh ini, Kota Surabaya dari dahulu kategorinya baik terus, WTP-nya (Wajar Tanpa Pengecualian) baik terus,” katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah berkoodinasi dengan BPK Jatim untuk menindaklanjuti hasil temuan.

Tujuannya, agar tidak memberikan beban kepada jajaran perangkat daerah (PD) pada periode berikutnya.

Eri Cahyadi menjelaskan, TLHP yang sebelumnya dikerjakan oleh jajaran Pemkot Surabaya berjalan dengan baik, sesuai dengan arahan dan rekomendasi BPK Jatim.

Persentase penyelesaian sebagai tindak lanjut dari audit BPK terus meningkat.

Di tahun 2021, penindaklanjutan hasil pemeriksaan BPK Jatim kala itu mencapai 63 persen. Kemudian, di tahun 2022 menjadi 93 persen.

“Semester pertama di 2023, sudah 95 persen, ada rekomitmen dengan bimbingannya BPK," kata Eri Cahyadi.

"Itu nanti insyaallah kalau bisa selesai di semester dua tahun 2023 ini, bisa sampai 97 persen. Harapan kita di tahun 2024 bisa 100 persen,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Eri Cahyadi mengungkapkan, ada berbagai tantangan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK Jatim. Misalnya, dalam mendapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banyak wajib pajak yang tidak ditemui di lokasi.

"Mulai dari PBB yang orangnya nggak ada, terus tagihan-tagihan yang titiknya sudah tidak ada. Namun, pemerintah nggak bisa mengambang, pemerintah kan harus memberikan kepastian, itulah yang diberikan kepada kami, arahan-arahan yang disampaikan tadi,” ujarnya.