Beda Respons Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka Soal Civitas Akademika Gerudukan Kritik Presiden

Menurut Gibran Rakabuming, petisi tersebut dapat menjadi salah satu masukan.

Nantinya masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.

"Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih," ujar Gibran Rakabuming di Tangerang Selatan, Sabtu (2/2/2024).

Selebihnya, Gibran Rakabuming enggan berkomentar lebih lanjut terkait petisi tersebut.

"Tanyakan yang bersangkutan aja," katanya.

Sebagai informasi, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada atau UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof Koentjoro didampingi sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Setelah Universitas Gadjah Mada, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.

Selanjutnya kritik terhadap pemerintah Jokowi pun datang dari civitas akademika Universitas Padjadjaran Bandung.

Kritik terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi itu disampaikan melalui Seruan Padjadjaran yang dibacakan Sabtu, 3 Februari 2024 dan dihadiri  civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad), termasuk rektor, senat akademik, ketua dewan profesor dan para guru besar serta dosen Unpad.

Peringatan keras' untuk Presiden Jokowi
Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya ada lima sivitas akademika menyampaikan kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung jelang Pemilu 2024.

Mereka menyebut Presiden Jokowi telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Hurriyah, mengatakan apa yang disampaikan para akademisi itu merupakan "peringatan keras" kepada Presiden Jokowi atas keresahan publik yang meluas.

Sebab selama ini, katanya, kritikan maupun masukan yang diutarakan oleh masyarakat sipil diabaikan oleh pemerintah.