Civitas Akademika Unej Layangkan Petisi untuk Jokowi Jelang Pemilu 2024, ini Isinya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Forum Civitas Akademika Universitas Jember (Unej) melayangkan tuntutan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Senin (5/2/2024)

Petisi pernyataan sikap tersebut dibacakan Guru Besar Fakultas Hukum  Unej Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Hum. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 09.00 WIB itu juga diikuti para mahasiswa.

Prof Dominikus mengatakan pemberian petisi untuk penguasa tersebut. Karena Bangsa Indonesia telah sepakat memilih bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan landasan hukum sebagai pegangan teguh prinsip-prinsip konstitusi.

"Bangsa beradab adalah bangsa yang senantiasa menjunjung etika bernegara, sebagaimana tercermin dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujarnya.

Baca juga: Safari Politik Pilpres 2024 di Jember, Cak Imin Serap Aspirasi Anak Muda: Kritis Luar Biasa

Namun, kata dia, fenomena menjelang Pemilu 2024 bangsa ini disuguhi bermacam peristiwa dan permasalahan.

Bahkan sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan serta menakutkan untuk keberlangsungan demokrasi.

"Karena mengindikasikan terjadinya pembusukan hukum dan kemerosotan demokrasi. Padahal Pemilu 2024 merupakan perwujudan demokrasi dan seharusnya menjadi peristiwa dengan melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi. Demi mendapatkan pemimpin dan perwakilan rakyat terbaik, yang bisa memperjuangkan kesetaraan, kemerataan, keadilan, dan kesejahteraan," kata Dominikus.

Melihat perkembangan politik dan hukum di kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup mengkhawatirkan tersebut. Dominikus menegaskan , Forum Civitas Akademika Unej menuntut kepada seluruh cabang kekuasaan negara.

"Baik eksekutif, legislatif dan yudikatif agar senantiasa memedomani TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila," tuntutnya.

Baca juga: Solusi Furniture Awet dan Tahan Lama Terjawab Lewat Produk Importa, Kini Hadir di Jember

"Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan terbaik," ucapnya.

Selain itu, dia meminta Presiden Jokowi segera menghentikan upaya politisasi kebijakan, yang berpotensi merusak demokrasi. Karena diduga hal ini hanya menguntungkan Pasangan Calon (Paslon) tertentu.

"Menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilihan Umum," paparnya.

Dominikus juga meminta agara, pemerintahan dan penyelenggara pemilu bisa menegakkan hukum dan etika. Supaya pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 lebih transparan.

"Menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu," jlentrehnya.