Forum Rektor APTIK Resah Kondisi Hukum dan Demokrasi Jelang Pemilu 2024, Minta Presiden Perangi KKN

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para rektor dan ketua perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) menyoroti kondisi tatanan hukum dan demokrasi jelang Pemilu 2024.

Mereka mengaku resah, lantaran menilai kondisi saat ini sudah menyimpang dari semangat reformasi.

Pertemuan para rektor ini berlangsung di Widya Mandala Hall Surabaya, Sabtu (3/2/2024)  . 

Terdapat sejumlah poin yang dihasilkan.

Pertama, meminta presiden dan jajaran untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan menjalankan tugas meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme.

"Serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," kata Koordinator Jaringan Perguruan Tinggi APTIK, Dr G Sri Nurhartanto, dikutip dalam pernyataan tertulis yang diterima TribunJatim.com.

Selain itu, para rektor di APTIK meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berlangsung sesuai ketentuan.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa memegang azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya, tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun," tambahnya.

Baca juga: Alasan Sebenarnya Pemilu Selalu Digelar Setiap Rabu, Mulai 2009 hingga Kini, KPU Beri Penjelasan

Selanjutnya mereka juga meminta agar aparat negara, baik ASN, TNI maupun Polri selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

"Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia," tambah Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Kemudian para rektor di APTIK juga meminta agar terus mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan
sesudahnya.

"(Menyerukan) Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum," ujarnya.

Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut dihasilkan oleh sejumlah ketua dan rektor dari APTIK.