Forum Rektor APTIK Resah Kondisi Hukum dan Demokrasi Jelang Pemilu 2024, Minta Presiden Perangi KKN

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para rektor dan ketua perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) menyoroti kondisi tatanan hukum dan demokrasi jelang Pemilu 2024.

Mereka mengaku resah, lantaran menilai kondisi saat ini sudah menyimpang dari semangat reformasi.

Pertemuan para rektor ini berlangsung di Widya Mandala Hall Surabaya, Sabtu (3/2/2024)  . 

Terdapat sejumlah poin yang dihasilkan.

Pertama, meminta presiden dan jajaran untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan menjalankan tugas meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme.

"Serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," kata Koordinator Jaringan Perguruan Tinggi APTIK, Dr G Sri Nurhartanto, dikutip dalam pernyataan tertulis yang diterima TribunJatim.com.

Selain itu, para rektor di APTIK meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berlangsung sesuai ketentuan.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa memegang azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya, tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun," tambahnya.

Baca juga: Alasan Sebenarnya Pemilu Selalu Digelar Setiap Rabu, Mulai 2009 hingga Kini, KPU Beri Penjelasan

Selanjutnya mereka juga meminta agar aparat negara, baik ASN, TNI maupun Polri selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

"Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia," tambah Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Kemudian para rektor di APTIK juga meminta agar terus mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan
sesudahnya.

"(Menyerukan) Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum," ujarnya.

Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut dihasilkan oleh sejumlah ketua dan rektor dari APTIK.

Selain Nurhartanto, juga Drs Kuncoro Foe yang merupakan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Kemudian Prof Dr Johanis Ohoitimur dari Universitas De Lassalle Manado, dan Albertus Bagus Laksana dari Universitas Sanata Dharma.

Lalu, Dr Ferdinandus Hindiarto dari Universitas Katolik Soegijapranata, Dr M Hadi Santoso dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Prof Tri Basuki Joewono dari Universitas Katolik Parahyangan, Arief Widya Prasetya dari Sekolah Tinggi Kesehatan St Vincentius a Paulo, serta Fr Dr Klemens Mere dari Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Selanjutnya, Dr Wihalminus Sombolayuk dari Universitas Atma Jaya Makassar, Dr Antonius Singgih Setiawan dari Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, Siprianus Abdu dari STIK Stella Maris Makassar, Yulia Wardani dari STIKES Panti Rapih Yogyakarta, Mestiana Br Karo dari STIKES Katolik St Elisabeth Medan.

Kemudian, Ns Elizabeth Ari Setyarini dari Universitas Santo Borromeus Bandung, Prof Dr dr Yuda Turana dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Adrian Adiredjo dari Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, P Dr Philipus Tule dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta Sr Veronica Dwiatmi Widyastuti dari STIK Sint Carolus, Jakarta. 

Selain itu, juga Wilhelmus Yape Kii dari Universitas Katolik Weetebula, Henny Y Pongantung Ns dari Sekolah Tinggi Kesehatan Gunung Maria Tomohon, Prof Dr Maidin Gultom dari Universitas Katolik St Thomas Medan dan Augustinus Widyaputranto, Direktur Program APTIK.