Sosok Yuni ART Nekat Nyaleg Modal Rp 2,5 Juta, Diusung Partai Buruh, Didiskriminasi saat Kampanye

Dicueki saat kampanye

Mengutip WartaKota, Yuni mengaku sering mendapatkan tindakan diskriminatif dari warga saat akan berkampanye di lingkungan rumahnya, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan, tidak diperbolehkan melakukan sosialisasi di kawasan tersebut lantaran sudah ada dua caleg dari partai lain yang sudah lebih dulu berkampanye.

"Jujur saja di sini, rumah saya, waktu minta izin untuk sosialisasi sama RT di sini ya dia bilang gini, 'Karena di sini sudah dukung dua caleg, jadi enggak bisa sosialisasi'," ujar Yuni pada Jumat (2/2/2024).

Meski demikian, dia mengaku tak terlalu ambil pusing atas hal tersebut dan lebih memilih untuk melakukan sosialisasi di tempat lain.

"Iya diskriminasi halangan pasti ada ya kan, tapi kan kita nggak tahu, jadi ya sudah. Saya juga nggak berambisi untuk menang, saya hanya menjalani proses yang ada saat ini," ungkapnya.

Yuni juga menceritakan, sejauh ini dia hanya mengeluarkan Rp 2,5 juta selama berkampanye.

Uang itu dia sisihkan dari penghasilannya sebagai ART.

Modal itu digunakan Yuni untuk membuat APK seperti poster, stiker, gantungan kunci, dan kalender.

"Ya pokoknya kalau dari awal, misal kayak APK saja, itu nggak sampe Rp 2 juta, cuma kalau sama tes seperti itu bisa sampai sekitar Rp 2,5 juta," kata Yuni.

Baca juga: CEK Hasil Survei Capres 2024 Seusai Debat Terakhir, H-6 Pencoblosan Pilpres 14 Februari 2024

Caleg Dhuafa

Dengan uang yang terbatas itu, Yuni mengibaratkan dirinya sebagai 'Caleg Dhuafa' lantaran tidak memiliki modal besar.

"Kalau saya sendiri dari partai buruh kan kita bilangnya Caleg Dhuafa ya, yang istilahnya nggak punya modal. Walaupun punya modal istilahnya dari pribadi sendiri, sebisa kita. Saya menyiasatinya dari upah saya sedikit demi sedikit," ujar Yuni.

Dia menjelaskan, motivasinya maju sebagai caleg yakni ingin memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Menurut Yuni, rancangan itu sudah dibuat sejak 20 tahun yang lalu, namun belum ada kejelasan terkait perlindungan pekerja rumah tangga (PRT).