Kakak Tikam dan Cekik Adiknya Akibat Honor Saksi Partai Pemilu 2024 Tak Dibayar, Sempat Cekcok

TRIBUNJATIM.COM - Pria ini tikam adiknya sendiri akibat tak terima honornya sebagai saksi partai Pemilu 2024 belum diberikan.

Hingga akhirnya pria bernama Antonius Malau (45) di Medan ini tak berkutik ditangkap polisi.

Antonius diketahui menikam adiknya yang juga merupakan penjaga kost di Jalan Bunga Mawar, Pasar V Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang.

Korban bernama Jihan Togar Malau (37).

Baca juga: Kerja Pagi Sampai Malam, Saksi Caleg di Probolinggo Ngeluh Honor Tak Dibayar, Ada yang Sampai Sakit

Kapolrestabes Medan, Kombes pol Teddy Jhon Sahala Marbun, mengatakan, pelaku ini ditangkap beberapa jam setelah kejadian.

Dikatakan penikaman yang dilakukan pelaku itu terjadi, pada Minggu (18/2/2024) dinihari.

"Tersangka ini datang ke kost korban, korban ini adalah adiknya. 

Tersangka ini menemui korban," kata Teddy kepada Tribun-medan, Selasa (20/2/2024).

Saat itu pelaku ini menemui korban untuk meminta uang bayaran sebagai saksi salah satu caleg saat pemilu 2024 kemarin.

Namun, waktu itu korban tidak memberikan uang tersebut kepada pelaku sehingga dia pun emosi.

"Terjadi cekcok mulut antara tersangka dan korban. 

Dimana tersangka ini menagih uang kekurangan sebagai saksi terhadap salah satu partai sebanyak Rp 200ribu," sebutnya.

Teddy menyampaikan, saat itu keduanya ini pun terlibat perkelahian hingga berujung pada penikaman.

"Tersangka langsung memukul wajah korban sebanyak dua kali, dan tersangka mencekik leher korban," ungkapnya.

"Lalu tersangka ini melihat pisau dan menusuk kaki korban sebanyak dua kali, dan berikutnya tersangka menyayat tangan korban," sambungnya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan bahwa saat ini pelaku sudah dilakukan penahanan dan akan menjalani proses hukum.

Sementara itu di lain sisi, Bendahara sekretariat PPS Kelurahan Batu Piring, Paringin, Kalimantan Selatan dikabarkan tega membawa kabur honor 126 petugas KPPS.

Sosok bendahara tersebut tak lain adalah pemuda berusia 23 tahun berinisial MH.

Di saat petugas KPPS yang lain berjibaku kerja hingga lebih dari 24 jam, MH malah tega bersikap curang.

MH diketahui membawa kabur honor PPS sebesar Rp 115 juta dan digunakan untuk judi online.

Akibatnya honor 126 petugas KPPS dari 18 TPS tidak bisa langsung mendapatkan haknya.

Sariatul Adawiyah, anggota KPPS dari TPS 12 di RT 12 Kelurahan Batu Piring mengatakan, dirinya datang ke TPS pada hari pencoblosan Rabu (14/02/2024) sejak jam 04.00 Wita pagi.

Dia langsung mempersiapkan keperluan pemilu dan bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pemilu.

"Penghitungan suara di TPS 12 sampai jam 06.00 Wita pagi pada Kamis (15/02/2024), lebih dari 24 jam kami bekerja dan diakhir pekerjaan berharap ada upah yang bisa mengurangi rasa lelah namun ternyata harus tertunda," ujarnya.

Setelah dilaporkan oleh KPU Balangan, MH akhirnya diringkus personel Satreskrim Polres Balangan, Jumat (16/02/2024).

Kapolres Balangan, AKBP Riza Muttaqin melalui Iptu Galuh Rizka Pangestu Kasat Reskrim Polres Balangan mengatakan, MH diamankan di salah satu penginapan di Kabupaten Tabalong, sekitar pukul 15.00 Wita.

Setelah mendapat laporan dari KPU Balangan pada pagi hari, sejumlah anggota Polres Balangan langsung melakukan penyelidikan.

Pelaku yang membawa kabur honor petugas KPPS di Batu Piring diringkus.

Saat diamankan pelaku sedang berada di salah satu kamar seorang diri.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp 17 juta, dan saat ini kami bawa ke Mapolres Balangan," kata Galuh Rizka.

MH selaku bendaraha sekretariat PPS mengambil uang tunai pada Senin (12/02/2024). Uang itu seharusnya untuk honor KPPS dan Linmas.

Sebagian sudah diserahkan ke anggota sekretariat PPS lain untuk membayar honor Linmas.

Tersisa uang KPPS pada MH sebesar Rp 115 juta.

Sejak mendapatkan uang tersebut secara bertahap tersangka menyetor uang tersebut ke dalam rekening pribadinya.

"Honor yang sudah dimasukkan ke rekening pribadi digunakan untuk main judi online," ungkapnya.

MH diam-diam pergi ke Tanjung Tabalong sejak Kamis (15/02/2024) dini hari saat penghitungan suara mulai selesai dilakukan di TPS. Dia kabur karena sudah tidak ada uang lagi untuk pembayaran honor KPPS.

"MH pergi ke penginapan di Tabalong dengan menggunakan kendaraan sendiri," tambahnya.

Saat ini Sat Reskrim masih melakukan pendalaman kasus ini

Sebelumnya KPU Balangan juga telah melakukan konferensi pers mengenai adanya persoalan honor KPPS di Kelurahan Batu Piring yang diduga dibawa kabur oleh bendahara sekretariat PPS Batu Piring.

Dalam konferensi pers Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengatakan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat mengenai permasalahan yang terjadi, Jumat (16/02/2024).

Bendahara yang bawa lari honor KPPS akhirnya ditangkap polisi (Humas Polres Balangan via Banjarmasinpost.com)
"Setelah mendapat informasi tersebut, kami langsung menkonfirmasi dan menghubungi PPS serta pihak kelurahan, dan melaporkan ke Polres Balangan," ujarnya seperti dilansir Banjarmasinpost.

Sekretaris KPU Balangan Hairir Rifani mengatakan penyaluran anggaran Pemilu ke tingkat PPS dilakukan dua tahap, tahap pertama pada 07 Februari 2024 yaitu untuk biaya pembuatan TPS operasional KPPS.

Dan untuk honor KPPS disalurkan pada 12 Februari 2024.

Pengambilan dananya dilakukan dua orang yaitu sekretariat PPS dan Bendahara PPS.

Uang itu seharusnya untuk pembayaran honor KPPS dijadwalkan pada Kamis (15/02/2024) yaitu satu hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Pada saat penyaluran anggaran pemilu di tahap pertama ke KPPS tidak ada masalah semua tersalurkan dari seluruh desa dan kelurahan, pada tahap dua ini yang untuk honor KPPS dan honor Linmas ternyata di Kelurahan Batu Piring yang tertunda, hanya satu kelurahan ini saja," ungkapnya.

Hairir menambahkan untuk honor Linmas sudah dibayarkan, karena bendahara menitipkan anggaran Rp 50 juta untuk Linmas dan sisanya untuk KPPS sehingga sisa uang yang masih ada pada bendahara dan diduga dibawa kabur adalah Rp 115 juta.

Komisioner KPUD Balangan Wahyudi mengatakan masalah ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan proses Pemilu.

"Kami mengupayakan ada jalan keluar untuk pembayaran honor KPPS, dan diusahakan sebelum proses pleno di tingkat kecamatan permasalahan ini bisa teratasi sehingga tidak mengganggu jalannya proses pleno dan proses Pemilu lainnya," tandasnya.

Artikel ini diolah dari TribunMedan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com