Kata Media Asing Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Disebut Terlalu Mahal?

TRIBUNJATIM.COM - Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kerap menggaungkan soal program makan siang gratis.

Program makan siang gratis ini banyak disebut ketika kampanye hingga saat debat Pilpres 2024.

Program yang digagas oleh paslon nomor urut 2 tersebut menjadi sorotan sejumlah media asing.

Di antaranya adalah soal biaya yang dikeluarkan untuk realisasi program makan siang gratis tersebut.

Baca juga: Umay Shahab Dihujat Imbas Sentil Makan Siang Gratis, Pembelaan Prilly Latuconsina Kini Ikut Diserang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas program tersebut bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju meski Prabowo belum resmi jadi presiden Indonesia.

Berikut isi pemberitaan sejumlah media asing yang membahas program makan siang gratis yang akan diterapkan Prabowo.

1. Makan siang gratis untuk atasi kemiskinan

New Naratif memberitakan program makan siang gratis berjudul "What Can We Expect from Prabowo-Gibran’s Regime in Alleviating Poverty and Precarity in Indonesia?".

Media yang berbasis di Malaysia ini menyebut, Prabowo-Gibran merancang program makan siang dan susu gratis untuk mengentaskan kemiskinan. Ini sesuai dengan tujuan Indonesia Emas 2045.

Meski begitu, media ini juga menyoroti program tersebut mendapatkan kritikan karena didanai dari pemotongan subsisi bahan bakar.

2. Orang miskin dapat makan gratis pertama

Asia News Network menuliskan program Prabowo-Gibran tersebut dalam artikel "Prabowo Team Says Poor Regions Will Get Free Meals First".

Media asal Singapura tersebut menyebut, program makan siang dan susu gratis ditujukan untuk 82,9 juta anak sekolah secara bertahap. Anak-anak yang tinggal di kawasan pedesaan akan diutamakan.

Mereka mengutip pernyataan anggota tim kampanye Prabowo-Gibran Drajad H. Wibowo yang mengatakan setiap anak akan mendapatkan makan siang senilai Rp 15.000 dengan isi telur, ayam, atau sapi.

Produk makan siang tersebut akan didistribusikan ke sekolah atau melalui otoritas pemerintah daerah untuk didistribusikan kepada individu yang dituju.