Kata Media Asing Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Disebut Terlalu Mahal?

3. Anggaran Indonesia berpotensi defisit

Reuters menerbitkan berita "Indonesia May Widen Fiscal Deficit to Fund Free School Lunch, Document Shows" terkait program makan siang gratis Prabowo.

Media Inggris ini mengungkapkan, program unggulan Prabowo-Gibran tersebut akan berpotensi memperluas defisit anggaran Indonesia.

Sebab data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan program tersebut dapat menambah defisit anggaran sebesar 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 jika diterapkan.

Hal ini terjadi jika 58 juta anak usia satu tahun hingga akhir sekolah dasar menerima satu kali makan senilai Rp 15.000 selama lima hari dalam seminggu. Total anggaran biayanya sebesar Rp 193,2 triliun.

Perhitungan tersebut mengasumsikan defisit anggaran tahun 2025 kurang dari 2,5 persen PDB dan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 hingga 5,6 persen.

Sebagai perbandingan, defisit fiskal Indonesia pada 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB, sedangkan target ekonomi tumbuh sebesar 5,2 persen.

Biaya tersebut akan turun sekitar sepertiga dari totalnya jika program ini hanya ditawarkan kepada anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah.

4. Biaya terlalu mahal

US News mengulas soal program makan siang gratis dalam artikel berjudul "Indonesia Prabowo's School Meal Programme to Cost $7.7 Billion in First Year".

Media asal Amerika Serikat ini menyatakan, program Prabowo membutuhkan biaya yang sangat mahal dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia.

US News memberitakan, tim Prabowo-Gibran akan menggelontorkan total biaya Rp 450 triliun untuk mencapai tahap akhir program ini pada 2029. Namun, dibutuhkan biaya 100-120 tiliun pada tahun pertama di 2025.

Tim Prabowo juga memperkirakan program ini membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton ikan, 4 juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan setiap tahun.

Di sisi lain, media tersebut juga menyoroti undang-undang Indonesia melarang defisit fiskal tahunan melebihi 3 persen PDB agar menjamin pengelolaan kebijakan fiskal yang bijaksana.

5. Negara abai dengan batas anggaran