Viral Sampah Terminal Purabaya di Sidoarjo Menggunung, BHS Sebut Harus Ada Kolaborasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerhati transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah Sidoarjo dengan Kementerian Perhubungan sebagai pengelola Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih di Sidoarjo untuk mengatasi persoalan sampah di terminal tersebut.

Sehingga, sampah di TPS terminal ini tak sampai menumpuk.

Hal ini disampaikan BHS menyikapi video viral yang memperlihatkan tumpukan sampah yang menggunung di TPS Terminal Purabaya.

Politisi Partai Gerindra inipun sempat berkunjung ke TPS Terminal Purabaya tersebut.

Ia sempat berdialog dengan petugas di tempat ini.

"Ini ternyata murni karena sistem mengangkut sampah yang kebetulan tidak cukup. Mungkin juga karena anggaran kebersihan di Sidoarjo yang rendah," kata BHS, Kamis (29/2/2024).

Terminal Purabaya sebelumnya berada di bawah pengelolaan Pemkot Surabaya.

Selama itu, sampah di TPS Terminal Purabaya selalu dibersihkan oleh Pemkot Surabaya dengan sistem angkut setiap hari menuju TPA Benowo Surabaya.

Namun, sejak awal 2022, pengelolaan Terminal Tipe A ini beralih ke pengelolaan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Terminal Purabaya di Bungurasih Sidoarjo Masih Kebanjiran, Deretan Tenant dan Warung Terendam Air

Sejak saat itu pula, Pemkot Surabaya tak lagi mengangkut sampah di TPS ini, dan beralih ke pengelolaan sampah beralih ke Pemkab Sidoarjo.

Seharusnya, menurut Caleg DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini, TPS kini menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo.

Sebab selain sampah dari dalam terminal, TPS tersebut juga menampung sampah dari warga sekitar.

Sekalipun, BHS juga menyebut tantangan Pemkab Sidoarjo yang memiliki anggaran terbatas soal pengelolaan sampah.

Menurutnya, setahun Pemkab Sidoarjo hanya menganggarkan Rp108 miliar untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Sidoarjo.

Hal ini dinilai jauh dari cukup.

Sebagai gambaran, Pemkot Surabaya Surabaya menganggarkan sekitar Rp 500 miliar untuk DLH Surabaya.

Setali tiga uang, pengelola terminalpun hanya menganggarkan sekitar Rp 20 juta setahun untuk anggaran kebersihan.

"Ini yang perlu dicarikan solusi, anggaran DLH Pemkab Sidoarjo bisa dinaikkan dan juga anggaran yang diajukan oleh Kepala Terminal Purabaya bisa direalisasikan dengan baik," katanya.

Menurutnya, Terminal Purabaya tak bisa duduk sendiri atau bahkan memaksakan mengelola sampah secara mandiri di dalam TPS.

Sebab, area terminal sudah seharusnya bersih dari sampah.

Sebaliknya, DLHK Sidoarjo juga harus ikut memberikan perhatian karena kawasan ini berada di daerah administrasi Pemkab Sidoarjo.

Sebagai pintu gerbang Jawa Timur, sudah seharusnya pemkab ikut menjaga kebersihan kawasan ini.

Selain membuat nyaman masyarakat maupun pengguna terminal, juga menjauhkan warga sekitar dari penyakit.

"Harapan masyarakat Bungurasih, awal masuk terminal jangan sampai ada sampah jatuh. Ternyata bukan jatuh lagi, tapi malah menggunung," katanya.

Pengurus TPS Bungurasih, Nur Huzaini, mengatakan, TPS tersebut berdiri lama.

"Mulai terminal berdiri, tempat sampah ini sudah ada. Dulu dikelola oleh Pemkot Surabaya. Pembuangan akhir ke TPA Benowo," kata Nur Huzaini.

Namun karena kebijakan baru, pengelolaan beralih ke Pemkab Sidoarjo sejak September 2022. Tidak seperti semula, sampah justru menumpuk.

Nur Huzaini mengatakan, sebenarnya ada tenaga pengangkut. Tapi tak ada anggaran untuk biaya operasional.

Untuk menyiasati karena keterbatasan anggaran, sehari baru bisa diangkut 1 kali dengan total berat sampah 4-5 ton menggunakan dump truck.

Hal ini jauh dari ideal, mengingat sampah yang masuk per hari mencapai 7-8 ton.

Tak heran, sampah pun menumpuk tiap hari hingga akhirnya mencapai sekitar 20 ton.

"Sebenarnya kesulitan pembuangan kita nggak ada, cuma akomodasi dan biaya operasional yang nggak ada," kata Nur Huzaini.

Berdasarkan perhitungannya, pengangkutan sampah di tempat ini membutuhkan Rp 60 juta. Di antaranya untuk gaji 15 orang pekerja.

Kepala Terminal Purabaya, Ahmad Badik mengungkapkan, pihaknya kini mengupayakan agar tak ada penumpukan sampah. Di antaranya dengan berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo.

"Pihak terminal selama ini tidak pernah mengambil iuran sampah kepada warga sekitar untuk menghindari pungli. Kami juga berencana akan ada koperasi yang membawahi pengelolaan," katanya.