Bawaslu Tulungagung Klarifikasi Panwascam, Terkait Suap PPK untuk Pindahkan Suara PDI Perjuangan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung melakukan klarifikasi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Boyolangu dan Tulungagung, Kamis (14/3/2024).

Klarifikasi ini buntut dari pemecatan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Boyolangu, karena menggeser suara internal PDI Perjuangan (PDIP).

Satu nama anggota Panwascam Boyolangu, BE, dan satu anggota Panwascam Tulungagung, BA disebut sebagai perantara suap untuk operasi penggeseran suara itu.

“Ini buntut dari sidang etik di KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang memberhentikan salah satu anggota PPK Boyolangu,” jelas Ketua Bawaslu Tulungagung, Pungki Dwi Puspito.

Pungki Dwi Puspito mengatakan, sebelumnya Bawaslu telah meminta klarifikasi 2 anggota KPU Tulungagung dan anggota PPK Boyolangu yang diberhentikan, M Hasan Maskur, pada Rabu (13/3/2024).

Hari ini, ada 6 orang yang dimintai klarifikasi, masing-masing 3 anggota Panwascam Boyolangu dan Tulungagung.

Proses klarifikasi berjalan lama, karena setiap orang setidaknya memerlukan waktu 1 jam hingga 1,5 jam.

“Yang disebut memang hanya satu anggota masing-masing Panwascam, tapi semua kami undang untuk memberikan klarifikasi,” sambung Pungki Dwi Puspito.

Dari hasil klarifikasi ini, ada penjelasan yang menguatkan keterangan Hasan.

Namun ada juga keterangan yang kontradiktif dengan penjelasan Hasan.

Baca juga: Hasil Pemilu 2024 DPRD Surabaya Dapil 1-5, Termasuk Putra Cak Ji, Berikut Nama 50 Caleg yang Lolos

Bawaslu rencananya akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan langkah selanjutnya.

“Kalau keterangan dan bukti sudah cukup, tidak ada lagi klarifikasi. Mungkin Senin akan diplenokan,” ungkap Pungki Dwi Puspito.

Sejauh ini, seluruh terperiksa bersikap kooperatif memberikan keterangan di Bawaslu.

Bawaslu akan mendalami seluruh keterangan yang telah dihimpun.