Demo di Gedung DPRD, GMNI Soroti Kenaikan Harga Beras dan Jalan Berlubang di Trenggalek: Sengsara

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Trenggalek, Jalan A Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Jumat (15/3/2024).

Mereka mengkritisi pemerintah yang tidak bisa mengendalikan kenaikan harga beras. Selain itu para mahasiswa tersebut juga meminta Pemkab Trenggalek untuk segera memperbaiki jalan yang rusak.

Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban serta teaterikal pengguna jalan yang jatuh lalu meninggal dunia akibat jalan yang berlubang.

"Kenaikan harga beras yang signifikan ini sangat menyengsarakan terutama masyarakat kecil," kata Koordinator Aksi, Mamik Wahyu Ning Tyas, Jumat (15/3/2024)

Baca juga: Kiai Ponpes di Trenggalek & Putranya Resmi Ditetapkan Tersangka Pencabulan Santriwati, Ada 10 Korban

Menurut Mamik saat ini harga beras di pasaran menyentuh angka Rp 16 ribu perkilogram. Harga tersebut merupakan harga tertinggi yang pernah terjadi di pasaran.

"Ironisnya kenaikan harga beras ini tidak diiringi dengan kenaikan harga gabah dari petani yang naik tidak seberapa," lanjutnya.

Naiknya harga beras ini, menurut Mamik akan memicu kenaikan komoditas lainnya dan akan meningkatkan angka kemiskinan karena masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk sekadar membeli beras.

Mamik juga menyoroti banyaknya jalan berlubang di Kabupaten Trenggalek yang tidak segera ditangani oleh pemerintah daerah.

"Di Desa Gamping, Kecamatan Suruh, dan di Kecamatan Pule jalan tersebut sudah bertahun - tahun berlubang namun tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaikinya," tegas Mamik.

Khususnya di Kecamatan Pule yang menurut Mamik belum ada perbaikan sama sekali, adalah di Desa Bangunsari, Pakel, Kembangan, Joho, dan Puyung. 

Baca juga: Korban Pencabulan Kiai dan Anaknya di Trenggalek Alami Trauma, Korban Sampai Minta Pindah Sekolah

"Padahal masyarakat sudah berkali-kali berusaha menyampaikan keluhannya terkait jalan rusak, tapi pada kenyataan nya pemerintah seakan-akan buta dan tuli terhadap keluhan tersebut," lanjutnya.

Jika melulu masalah APBD menurut Mamik, pemerintah harusnya bisa mengunakan dana Preservasi jalan yang tercantum di dalam UU 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yang mana ada dana bersumber dari kendaraan atau penguna jalan. 

"Dana ini berfungsi untuk, memelihara, perbaikan, dan rekontruksi jalan. pada dasarnya dana ini harus bersifat akuntabel, transparansi dan dapat di pertangungjawabkan dengan membentuk unit pengelola di tiap daerah, yang nanti di laporkan ke kementrian yang ada kaitan nya dengan jalan (PUPR)," jelasnya.

Dana tersebut dihasilkan dari PKB (Pajak kendaraan bermotor) BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (PBBKB) dan pajak pakir serta retribusi pengendalian lalu lintas jalan. 

"Melihat situasi seperti ini alangkah baiknya pemerintah selaku pemangku kebijakan mempertimbangkan Opsi ini. Karena bagai mana hari ini kondisi Infrastruktur jalan di beberapa Kecamatan Kabupaten Trenggalek kurang baik," pungkasnya.