Reaksi Ketum Golkar Soal Wacana Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi, Airlangga Hartarto: Belum Pernah

TRIBUNJATIM.COM - Wacana koalisi besar yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga bereaksi soal netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan jika pembentukan koalisi besar itu belum pernah dibicarakan.

"Belum pernah ada pembicaraan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2023).

Baca juga: Bursa Calon Ketum Golkar, Nama Gibran Ikut Diusulkan, Putra Jokowi: Biar yang Lebih Senior

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga merespons soal netralitas Presiden Jokowi di pemilihan umum (pemilu) yang disorot oleh anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Menurut Airlangga, setiap Presiden di dunia punya kendaraan politiknya sendiri-sendiri berupa partai politik (parpol).

Oleh karena itu, dia mengatakan wajar jika Kepala Negara punya kecenderungan politik tertentu.

"Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya partai PAP (Partai Aksi Rakyat). Joe Biden dari (Partai) Demokrat," kata Airlangga.

"Jadi itu biasa. Pak Jokowi partainya beda," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Diberitakan sebelumnya, wacana membentuk koalisi besar pertama kali digaungkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.

Grace mengatakan, partainya mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai-partai politik yang punya kesamaan visi dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang pada 10 Maret 2024.

Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.

Dia juga menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," ujar Grace Natalie.

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi jika Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024.

Namun, permintaan Partai Golkar belum mendapatkan respon positif dari partai koalisinya.

Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka juga memberikan responnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi.

Baca juga: Bursa Calon Ketum Golkar, Nama Gibran Ikut Diusulkan, Putra Jokowi: Biar yang Lebih Senior

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

 
Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Karena itu, Airlangga berharap partainya mendapat kursi lebih banyak jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. 

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis."

Muncul pro kontra terkait pernyataan Airlangga tersebut.

Organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pun pasang badan membela sang ketua umum.

Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Azwir Dainy Tara menyebut Golkar layak meminta jatah 5 kursi menteri karena telah bekerja keras di Pilpres 2024 lalu.

"Karena kita yang kerja keras. Jangan kita kerja keras, yang dapat tempat orang lain. Kan tidak adil," ujar Azwir, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024).

Azwir menilai Golkar memang seharusnya mendapat jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai lainnya.

Sebab, menurutnya, kekuasaan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

"Karena kita berpolitik merebut kekuasaan. Kekuasaan tujuannya adalah bisa menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Demokrat: Baiknya Menahan Diri
Terkait pemintaan jatah 5 menteri yang diajukan Partai Golkar, Demokrat memberikan respons santai.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengingatkan partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran untuk bersabar menunggu perhitungan suara oleh KPU rampung dilakukan.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," ujar Kamhar, Minggu (17/3/2024).

Menurutnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang mengisi kursi kabinet.

Sebab, komposisi kabinet disebutnya adalah hak prerogatif presiden.

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

Kendati demikian, Kamhar tak menyalahkan Airlangga atas pernyataan tersebut.

Ia menganggap pernyataan Airlangga itu adalah sebuah aspirasi yang patut dihargai.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal lima kursi menteri di kabinet," tukasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil menyebut partainya hingga kini masih fokus menunggu perhitungan suara oleh KPU.

Ia menilai jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl saat dihubungi, Minggu.

Respon Gibran Rakabuming Raka

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi Partai Golkar yang meminta jatah kursi menteri minimal lima.

Gibran mengatakan bahwa hal itu akan dibicarakan lagi. 

"Ya, itu dibicarakan lagi ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Suami Selvi Ananda itu mengatakan, saat ini sedang fokus dengan pengumuman hasil penetapan rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dari KPU.

Setelah hasilnya ditetapkan, Gibran menilai, persoalan jatah menteri bisa dibicarakan.

"Kita kan sedang fokus itu loh tanggal 20 hasilnya seperti apa. Masalah menteri dan lain-lain ya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi," ungkap dia.

Dia akan membicarakan hal ini dengan Prabowo Subianto. Termasuk soal apa yang menjadi pertimbangan Partai Golkar sehingga meminta jatah lima menteri. 

"Ya nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo selaku calon presiden. Nanti yang menentukan," tambahnya.

Gibran mengaku, belum dapat masukan terkait jumlah menteri.

"Belum (menerima masukan). Nanti ada waktunya sendiri," jelas Gibran yang menjabat Wali Kota Solo.

Ayah dari Jan Ethes Srinarendra itu mengatakan, belum ada pembicaraan terkait Jokowi ikut menyusun kabinet. Penyusunan kabinet untuk pemerintahan lima tahun ke depan akan dilakukan dirinya bersama dengan Prabowo.

"Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya saya dengan Pak Prabowo, antara kami berdua," jelas dia.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Airlangga mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Kompas.com dan Tribunnews

Kompas.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya