Beda Pilihan Calon, PPP, PKS dan NasDem Tetap Berkoalisi di Pilbup Jember 2024: Kurang Diperhatikan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jember, Madini Farouq mengatakan, meski tiga partai politik (parpol) ini sepakat bersekutu, namun ketiganya masih beda pilihan soal Bakal Calon Bupati dalam Pilbup Jember 2024.

"Kami bertemu untuk silaturahmi membangun kesamaan dan kebersamaan, kami diskusi dan evaluasi yang akhirnya sepakat melanjutkan Koalisi Pilkada 2020, walaupun belum ada calon bupati yang sama untuk diusung," ujarnya, Selasa (2/4/2024).

Menurutnya, kesamaan ketiga partai ini hanya sama-sama merasa kurang diperhatikan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto, dan Wakilnya, Muhamad Balya Firjaun Barlaman.

Padahal mereka merupakan partai pengusung di Pilkada 2020 silam.

"Tidak sesuai dengan semangat awal saat membangun dan mengusung. Di mana dulu ada istilah sinergi dan kolaborasi, ternyata tidak ada sinergi dan kolaborasi berkelanjutan. Akhirnya PPP, PKS dan NasDem berkomitmen untuk membangun kebersamaan," kata pria yang akrab disapa Gus Mamak ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, persekutuan parpol ini sepakat, mengutamakan kadernya masing-masing untuk diusung jadi Bakal Calon Bupati Jember dan Bakal Calon Wakil Bupati Jember 2024.

"Karena membesarkan partai itu tidak mudah dan berat. Masak perolehan lima kursi (DPRD Jember) masak rekomnya mau diberikan kepada orang yang tidak berkeringat dan tidak membesarkan partai," ucapnya.

Mengingat, kata dia, bupati dan wakil bupati merupakan jabatan politis di Kabupaten Jember.

Sehingga yang layak memperoleh posisi tersebut adalah politisi ulung serta banyak pengalaman.

Baca juga: Dana Pilbup Bojonegoro 2024 Belum Cair 100 Persen, KPU Baru Terima 40 Persen dari Pemkab

"Maka dari itulah, kami utamakan kader internal partai, karena jabatan bupati adalah jabatan politik. Maka yang layak adalah politisi-politisi yang punya pengalaman dan layak memimpin Jember ke depan," urai Gus Mamak.

Hal senada juga dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Jember, Sudiyanto.

Kata dia, kader internal diutamakan, supaya parpol tidak dijadikan kendaraan poltik saja bagi calon bupati atau calon wakil bupati yang diusung.

"Karena saat pilkada bupati ataupun gubernur sebelumnya, hanya digunakan sebagai kendaraan politik saja. Akhirnya pasca pilkada, kesepahaman yang dilakukan bupati dan wakil bupati bersama partai pengusung, banyak kemandekan," imbuhnya.