Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Kota Malang

Kota Malang Bakal Terapkan Bayar Parkir dengan QRIS, Wisata Kayutangan Jadi Pilot Project

Kota Malang Bakal Terapkan Bayar Parkir dengan QRIS, Wisata Kayutangan Jadi Pilot Project

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Samsul Arifin
BCA via KOMPAS.com
Ilustrasi QRIS. Kota Malang bakal menerapkan pembayaran parkir by QRIS 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang telah mewacanakan penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS.

Rencananya, area parkir di kawasan wisata Kayutangan Heritage akan dijadikan sebagai pilot project penerapan pembayaran parkir secara non tunai tersebut.

Hal ini dilakukan, selain untuk memberikan fasilitas kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, juga untuk mencegah kebocoran PAD dari sektor retribusi pelayanan parkir.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra membenarkan hal tersebut.

Dan saat ini, pihaknya sedang dalam proses mematangkan rencana tersebut.

"Kami lakukan pendataan untuk juru parkir (jukir). Dan tentunya, kami bahas dengan perangkat daerah lain terkait regulasi yang harus dipenuhi," ujarnya kepada TribunJatim.com, Minggu (12/5/2024).

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dishub Kota Malang, terdapat 20 jukir di area Kayutangan Heritage.

Nantinya, para jukir itu tidak lagi menerima uang parkir secara langsung, melainkan melalui proses transaksi digital QRIS.

"Sudah ada alatnya (alat untuk pembayaran QRIS). Nantinya, jukir akan membawanya secara mobile,"

"Jadi, saat masyarakat mau bayar parkir, cukup tapping saja di alat tersebut. Dari alat tersebut, akan langsung keluar struk atau bukti pembayaran parkir," terangnya.

Baca juga: Sudah Sosialisasi, Satpol PP Gelar Operasi Gabungan Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Kota Batu

Untuk jukirnya sendiri, akan digaji oleh Dishub Kota Malang. Namun untuk mekanisme penggajian, perlu pembahasan lebih lanjut.

"Jadi, kami bayar harian, mingguan atau bulanan, tergantung dari kesepakatan nanti. Kami akan diskusikan lebih lanjut dengan BKAD dan Bapenda," ungkapnya.

Terkait penerapannya, pihaknya berharap pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa segera terlaksana.

"Kami utamakan pelayanan yang lebih teratur. Lalu yang kedua, kami semaksimal mungkin meminimalisir kebocoran (mencegah kebocoran PAD)," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved