Pj Bupati Nganjuk Sampaikan Pendapat Terkait Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat, Sebut Momen Bagus

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna menyampaikan pendapat terkait Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan. 

Pendapat tersebut disampaikan Sri Handoko Taruna di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. 

"Rapat paripurna kemarin beragendakan penyampaian pendapat terkait penjelasan Bapemperda DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan," kata Sri Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2024). 

Menurut Sri Handoko, Perda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memang perlu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru. 

Motifnya adalah menjaga keseimbangan dan sinergi antara pasar rakyat, pengusaha mikro, UMKM, serta pusat perbelanjaan. 

"Tanpa pengaturan yang baik, pasar rakyat atau UMKM kita akan sulit berkembang. Ini momen bagus untuk menata usaha dan membangun ekonomi Kabupaten Nganjuk," jelasnya. 

Ia menambahkan, pengaturan zonasi dan jenis produk harus diatur dalam Perda.

Hal itu dimaksudkan untuk menghindari konflik serta memastikan pertumbuhan yang teratur.

Baca juga: Pj Bupati Nganjuk Sebut BPR Anjuk Ladang Harus Jadi Instrumen Utama Mendukung Perekonomian Daerah

"Pengaturan zonasi dan jenis produk ini harus diatur," paparnya. 

Dalam rapat tersebut juga disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terkait penyampaian Pj Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Anjuk Ladang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045.