PDIP Terima 10 Pendaftar Bakal Calon Wali Kota untuk Pilkada Malang 2024, Jadi yang Tertinggi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Malang menampung 10 pendaftar bakal calon wali kota sejak dibukanya pendaftaran.

Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sejauh ini, dibandingkan partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), NasDem, dan Demokrat.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, jumlah pendaftar terbanyak kedua adalah NasDem dengan 9 pendaftar. Disusul 8 pendaftar pada PKB dan PSI.

Sedangkan Demokrat menghimpun 6 pendaftar sejauh ini.

Ketua Tim 5 DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Lea Mahdarina menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pendaftar kepada DPC PDI Perjuangan Kota Malang.

Ia mengapresiasi pilihan mereka terhadap PDI Perjuangan.

"Tentu kami mengapresiasi atas kepercayaan masyarakat. PDI Perjuangan menurut survei juga masih tertinggi dan peminatnya banyak, jadi mungkin masyarakat masih percaya pada PDI Perjuangan untuk membawakan aspirasi soal kesejahteraan masyarakat," kata Lea Mahdarina.

Dalam proses penjaringan di DPC PDI Perjuangan Kota Malang pada 15-20 Mei 2024, Tim 5 telah menerima pendaftaran 10 tokoh dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan pengusaha, kesehatan, pengacara hingga politisi kader internal dan eksternal. 

Baca juga: Incumbent Bupati Ponorogo Kang Giri Dapat Undangan dari DPP PDIP tanpa Lisdyarita, Pecah Kongsi?

Menurutnya, proses pendaftaran telah berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti.

Kini, Tim 5 telah melaporkan hasil pendaftaran itu ke DPC PDI Perjuangan Kota Malang untuk selanjutnya diproses di DPD hingga DPP PDI Perjuangan. 

"Setelah berkas administrasi semua terpenuhi, kami laporkan ke DPC karena tugas kami hanya menjaring di 5 hari itu. Tentu selanjutnya DPC akan menindaklanjuti ke DPD dan DPP," ucapnya.

Secara umum, DPC PDI Perjuangan menurutnya menginginkan sosok calon kepala daerah yang punya visi misi yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian sosok yang punya rekam jejak kepemimpinan atau politik yang baik tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Terutama visi misinya akan kami lihat, yang penting untuk mensejahterakan masyarakat dan bersih dari KKN. Jadi jejak politiknya bersih," tegasnya.