Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Defisit APBN Melebar Imbas Lanjutkan Program Jokowi

TRIBUNJATIM.COM - Gambaran tahun pertama kepemimpinan Prabowo diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa.

Diprediksi beban utang negara akan meningkat.

Tak hanya itu, defisit APBN disebut akan melebar.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Tapera Jokowi Tak Terima Penolakan, Janji Prabowo Ingin Bangun 3 Juta Rumah, Pekerja Sambat

Dalam KEM-PPKF, APBN 2025 disiapkan dengan defisit mencapai kisaran 2,45 hingga 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka ini lebih besar dari defisit anggaran tahun ini yang dipatok di level 2,29 persen terhadap PDB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pelebaran defisit itu salah satunya disebabkan oleh beban utang pemerintah yang kian meningkat.

Berdasarkan data dokumen KEM-PPKF 2025, pembayaran beban utang pemerintah tercatat kian meningkat.

Pada 2024, pembayaran bunga utang ditargetkan mencapai Rp 497,3 triliun atau setara 2,18 persen terhadap PDB.

Nilai itu meningkat sekitar 13,06 persen dari tahun 2023, yang realisasinya mencapai Rp 439,9 triliun atau setara 2,11 persen terhadap PDB.

"Defisitnya ini kenapa 2,5-2,8 karena ada pembayaran bunga yang meningkat," kata Suharso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Oleh karenanya, Suharso menilai, pemerintah perlu menerapkan strategi baru dalam melakukan pembiayaan anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan pembiayaan terhadap suatu proyek yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya bisa membayar sumber utang.

"Artinya, dia bisa secara self finance bisa membayar kembali utang-utang itu," ujarnya.

Selain beban utang yang meningkat, Suharso bilang, pelebaran defisit disebabkan oleh arah kebijakan Prabowo yang akan melanjutkan proyek-proyek era Jokowi.

Dengan demikian, meski belum terdapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) era Prabowo, pemerintah saat ini sudah menyiapkan defisit anggaran yang lebih besar.

"Presiden terpilih (Prabowo) mengusung tema keberlanjutan," kata Suharso.

Meskipun demikian, nantinya Prabowo masih dapat melakukan perubahan terhadap APBN yang disiapkan oleh pemerintah saat ini.

APBN bisa diubah oleh Prabowo jika memang terdapat penyesuaian program atau anggaran yang bakal dilakukan nantinya.

"Itu hak dari presiden yang akan datang. Kalau memang dirasa APBN-nya enggak cocok untuk pembangunan, silakan dilakukan APBN perubahan, enggak masalah," ucap Suharso.

Kompas.com