Reaksi Menparekraf soal Bule Viral Sindir IKN Ibu Kota Koruptor Nepotisme, Sandiaga Uno: Hormatilah

TRIBUNJATIM.COM - Kasus bule sindir Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemerintah Indonesia tengah viral di media sosial.

Sandiaga Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Indonesia pun menanggapi kasus tersebut.

Pihaknya menyayangkan tindakan pemilik akun media sosial TikTok bule_ngoceh yang menghina IKN dan pemerintah Indonesia.

“Sangat memprihatinkan kalau wisatawan itu justru berbicara buruk mengenai negara yang ia kunjungi, itu sangat kami sayangkan,” kata Sandiaga Uno di Bali dikutip dari Antara, Sabtu (15/6/2024), via Kompas.com.

Diketahui video dengan penonton mencapai 296 ribu itu menunjukkan pemilik akun yang mengaku dari Italia, menunjuk ke sebuah lahan yang sedang dibangun sambil menyinggung seolah tempat tersebut adalah IKN.

Ia menyebut IKN adalah Ibu Kota Koruptor Nepotisme.

Baca juga: Sosok Bule Sebut IKN Singkatan Ibukota Koruptor Nepotisme, Sindir Gubuk Rakyat, Polisi Peringatkan

Di mana sedang ada pembangunan rumah-rumah pejabat, bangunan bertingkat mangkrak, dan krisis air sampai harus membawa air dari Jakarta.

Sindiran terhadap pemerintah itu terekam dalam video berdurasi hampir 3 menit dan pada bagian akhir pria tersebut menyindir dengan harapan agar investor asing membeli tanah-tanah di IKN.

Menparekraf menilai semestinya WNA Italia itu menghargai Indonesia dan pemerintahannya.

Sebab jika bicara soal korupsi maka semua orang juga ingin memerangi.

“Itu akan terus terjadi karena penggunaan media sosial dan keinginan menjadi viral itu akan selalu menjadi daya tarik, saya ingatkan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, hormatilah,” tuturnya.

Sandiaga Uno juga menilai ketika masyarakat Indonesia yang datang ke suatu negara tidak mungkin menghina sistem pemerintahannya, sehingga semestinya itu berlaku sebaliknya.

Selain menanggapi ulah pembuat video tersebut, Sandiaga Uno turut berkomentar perihal meningkatnya tindakan pelanggaran oleh wisatawan belakangan.

Menurut dia, perlu dilakukan pemantauan dan penindakan apalagi beberapa tindakan warga asing mengarah ke pelanggaran hukum.

“Kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ini jumlahnya semakin banyak, nah ini perlu dukungan bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat dan seluruh ekosistem pariwisata kita,” tuturnya.