Nasib Eko Ketakutan Ada Tambang Dikeruk Mepet Rumahnya untuk Jalan Tol, Minta Tolong Jokowi: Kasihan

Eko yang tinggal bersama istri, anak, dan ibunya, mengaku khawatir dengan pertambangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini.

Kepada kompas.com, Eko mengirimkan video kondisi rumahnya terkini.

Dalam video dia juga menceritakan tentang perobohan pohon yang dilakukan pada Minggu (16/6/2024), jatuh mengarah ke rumahnya dan hampir mengenai rumahnya.

"Saya tinggal di sini sudah lama, duluan rumahnya. Khawatirnya kan tidak aman ke depannya," kata Eko.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul sudah melakukan peninjauan di lokasi, pada Sabtu (15/6/2024).

Selain itu, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY.

"Sudah dikoordinasikan dengan Dinas PUPESDM DIY yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan tersebut," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Antonius Harry Sukmono dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Selasa (18/6/2024).

"Rencana tambang kan yang mengetahui provinsi, nanti kita cek lapangan lagi," kata dia.

Terkait dengan aktivitas pertambangan di sekitar perumahan penduduk tersebut, pihaknya sudah berkunjung ke lokasi, dan membenarkan lokasi tersebut digunakan untuk pembangunan tol.

"Iya (digunakan untuk tol), memang di Gedangsari kan banyak digunakan untuk itu," kata Harry.

Baca juga: Sosok Gudfan Arif Ghofur, Ditunjuk Jadi Bos Perusahaan Tambang PBNU, Anak Kiai Tersohor di Lamongan

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta menambahkan, pada aktivitas penambangan ini diharapkan tidak sembarang dilakukan dan memperhatikan masalah lingkungan.

"Yang lebih penting lagi agar tetap memperhatikan kaidah tata cara penambangan yang baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar lokasi penambangan," kata Sri.

Berkaitan dengan perizinan Online Single Submission (OSS) dan penerbitan surat izin penambangan batuan (SIPB), Sri mengungkapkan hal tersebut berada di pemerintah pusat (BKPM) dan selanjutnya kewenangan tersebut saat ini berada di OPD provinsi.

Bupati dalam hal ini tidak berwenang menerbitkan izin.

"Berkaitan dengan perizinan OSS dan penerbitan SIPB, hal tersebut berada di pemerintah pusat (BKPM) dan selanjutnya kewenangan tersebut saat ini berada di OPD provinsi. Bupati dalam hal ini tidak berwenang menerbitkan izin," kata dia.  

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com