Masyarakat Disabilitas di Lumajang Kini Bisa Urus SIM di Polres, Syarat Wajib Bawa Kursi Roda

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Masyarakat penyandang disabilitas kini dapat mengurus surat izin mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara SIM (Satpas) Satlantas Polres Lumajang, Kamis (20/6/2024).

Kapolres Lumajang, AKBP M Zainur Rofik menjelaskan pelayanan SIM D secara pertama kali hadir di Satpas Lumajang.

"Mekanisme pengurusan SIM D bagi saudara kita penyandang disabilitas tetap sama seperti pengurusan semua jenis SIM. Masyarakat bisa langsung datang Satpas dan akan langsung dilayani oleh petugas," beber Rofik ketika dikonfirmasi.

Rentetan alur pengurusan SIM D dimulai pengecekan administrasi, tes kesehatan, tes psikologi dan tes praktek berkendara.

Rofik menambahkan, petugas Satpas akan membantu proses pelayanan seperti penyediaan kursi roda dan sebagainya. Guna memudahkan masyarakat penyandang disabilitas dalam mobilitas saat mengurus SIM di Satpas.

Baca juga: 300 Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas Non Mandiri Tempati Hotel Transit, Berikut 5 Kriterianya

"Petugas siap melayani dan masyarakat penyandang disabilitas nanti ada petugas yang mendampingi," kata Rofik.

Sementara itu, Satlantas Polres Lumajang mengumumkan tarif pembuatan SIM D baru sebesar Rp 180.000.

Biaya tersebut meliputi tes kesehatan Rp 30.000, tes psikologi Rp 100.000, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SIM D sebesar Rp 50.000. 

Pada pelayana perpanjangan SIM, PNBP SIM D dikenakan biaya Rp 30.000. 

Pemohon SIM D juga wajib membawa kendaraan roda tiga yang layak jalan guna keperluan ujian praktek.

"Wajib membawa kendaraan roda tiga atau modifikasi sejenisnya. Jika kendaraannya masih roda 2 maka tidak bisa mendapatkan pelayanan," bebernya.

Di sisi lain, Kasatlantas Polres Lumajang, AKP Suwarno memastikan pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas di Satpas bebas dari praktik calo.

Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak tertipu oknum yang mengaku dapat meloloskan pengurusan SIM.

"Kami pastikan seluruh pelayanan SIM di Satpas bebas dari calo," tegasnya.

Suwarno menjelaskan, pengurusan SIM D mendapat respon antusias dari masyarakat. Pada hari pertama pelayanan sudah ada 5 pemohon yang mengurus SIM D.

"Kami ingin memberikan hak yang sama perihal pengurusan SIM dan berkendara di jalan. Kami juga berharap penyandang disabilitas juga melakukan kewajibannya dalam berkendara dengan mematuhi semua aturan lalu lintas," pesan Kapolres.

Salah satu pengurus SIM D bernama Imam S warga Jogoyudan Lumajang lega dapat lulus serangkaian ujian membuat SIM.

"Alhamdulilla bisa lulus dan punya SIM, saya sering touring, nggak pernah bawa SIM, kadang kena cegat kalau mau nyeberang pakai kapal," paparnya.