Pemerintah Persiapkan RAPBN 2025, Waspadai Sektor Keuangan yang Tunjukkan Tren Kurang Baik

Asumi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR, semisal, kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp 15.900 sementara pemerintah Rp 16.000.

Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp 15.900, agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkeu.

Yield SBN, Banggar DPR pada posisi batas atas 7,2 persen sementara pemerintah 7,3 persen. Pemerintah menyepakati usulan Banggar DPR atas batas atas yield.

Sementara target lifting minyak bumi, Banggar DPR mematok volume yang lebih tinggi dari target pemerintah semula 580-601 ribu barel. Banggar DPR mendukung usulan Komisi VII DPR di level 580-605, dan pemerintah sepakat atas hal itu.

Asumsi usulan Banggar tersebut diletakkan dalam sejumlah landasan, yakni terhadap yield SBN, Banggar DPR mendorong agar batas atas yield tidak semakin tinggi, meskipun hal itu bisa dipahami, karena era suku bunga tinggi jadi kecenderungan pada setahun ke depan, namun risiko beban bunga yang akan dihadapi oleh pemerintah ke depan juga akan semakin memberatkan.

Selain itu, juga dengan target lifting minyak bumi, posisi Banggar DPR mendorong target yang lebih tinggi. Pertimbanganya investasi di sektor hulu terjadi peningkatan. Di lain pihak, peningkatan kapasitas produksi minyak bumi sebagai bantalan PNBP ke depan.

Atas postur pendapatan dan belanja pada RAPBN 2025, Said Abdullah memperkirakan pendapatan negara Rp 2.986,3 triliun, belanja negara Rp 3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp 555,7 triliun (2,29 persen PDB) dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp 24.270 triliun.

Belanja negara RAPBN 2025 juga akan memberikan dukungan anggaran untuk program Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto tentang makanan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun.

Tax ratio diasumsikan bisa meningkat menjadi 10,5 persen PDB, maka target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.548,3 triliun, selebihnya dari PNBP dan hibah.

Target ini sangat menantang bagi pemerintah di tahun 2025, di tengah situasi tingkat konsumsi rumah tangga meskipun tumbuh, namun capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta biaya dana yang mahal.

Apalagi sejak tiga tahun terakhir tax ratio hanya mampu diraih pada level 10,3 persen PDB, serta komoditas ekspor tidak setinggi tahun 2022.

"Saya yakin dengan postur RAPBN 2025 seperti ini, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi ke depan," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, seperti dalam rilis yang diterima TribunJatim.com pada Selasa (25/6/2024).