Pemerintah Persiapkan RAPBN 2025, Waspadai Sektor Keuangan yang Tunjukkan Tren Kurang Baik

TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk menghadapi tantangan ke depan.

Sejumlah indikator sektor keuangan menunjukkan tren kurang baik, seperti nilau tukar (kurs) rupiah terus bergerak naik, sejak dua tahun lalu.

Awalnya Rp 14.000an/Dolar Amerika Serikat (USD) pada tahun 2022, terus merangkak Rp 14.500-15.000an/USD di tahun 2023, dan pada semester 1 2024 ini berada di level Rp 15.400-16.400an/USD.

Sementara pada kuartal II 2024, kinerja saham di bursa menunjukkan tren penurunan dibanding kurtal I 2024.

Pada kuartal II 2024, IHSG pada April 2024 masih di level Rp 7.200, dan per akhir Mei 2024 IHSG terus melorot Rp 6.728 di 19 Juni 2024 kemarin.

Situasi ini menempatkan IHSG menjadi pasar saham terburuk kelima setelah Qatar, Meksiko, Brazil dan Thailand.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan, sejak akhir tahun lalu, yield SBN 10 tahun di level 6,4 persen, terus merangkak naik hingga 7,2 pada 20 Juni 2024.

Di lain pihak, minat investor asing terhadap SBN makin turun sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, dari sebelum pandemi porsi asing memegang SBN sebesar 38 persen, namun akhir Mei 2024 menyisakan 14 persen, sehingga kebutuhan likuiditas ke depan makin menantang dan ketat.

Sementara itu, sejak kuartal II 2023 hingga kuartal I 2024 current account terus mengalami defisit, padahal capaian kuartal III 2021 hingga kuartal I 2023 mengalami surplus. Defisit current account kuartal I 2024 cukup dalam mencapai 2,2 miliar USD.

Baca juga: Antisipasi Dampak Rupiah Loyo, ini 7 Poin Rekomendasi Ketua Banggar DPR RI untuk Pemerintah

Meskipun Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal I 2024 tumbuh 15 persen, namun pertumbuhan ini tidak secemerlang pada periode sebelumnya.

Pada Kuartal III 2022 FDI tumbuh fantastik hingga 63,6 persen, dan sejak itu perlahan lahan menurun.

Karena beberapa hal tersebut, minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan menurun.

Hal itu karena sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju yang belum akan berakhir.

Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha untuk mendapatkan likuiditas ke depan akan sangat kompetitif, dan berbiaya mahal.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menambahkan, untuk membantu pemerintah memiliki kelonggaran dalam bergerak, khususnya pada pemerintahan ke depan menghadapi sentimen negatif dari eksternal, khususnya pada sektor keuangan, posisi Badan Anggaran DPR terhadap sejumlah asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025, antara lain; target pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,1-5,5 persen, tingkat inflasi pada kisaran 1,5 -3,5 persen, nilai tukar (kurs) Rp/USD Rp 15.300-15.900, Yield SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia 75-80 USD per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel, dan lifiting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak.

Asumi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR, semisal, kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp 15.900 sementara pemerintah Rp 16.000.

Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp 15.900, agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkeu.

Yield SBN, Banggar DPR pada posisi batas atas 7,2 persen sementara pemerintah 7,3 persen. Pemerintah menyepakati usulan Banggar DPR atas batas atas yield.

Sementara target lifting minyak bumi, Banggar DPR mematok volume yang lebih tinggi dari target pemerintah semula 580-601 ribu barel. Banggar DPR mendukung usulan Komisi VII DPR di level 580-605, dan pemerintah sepakat atas hal itu.

Asumsi usulan Banggar tersebut diletakkan dalam sejumlah landasan, yakni terhadap yield SBN, Banggar DPR mendorong agar batas atas yield tidak semakin tinggi, meskipun hal itu bisa dipahami, karena era suku bunga tinggi jadi kecenderungan pada setahun ke depan, namun risiko beban bunga yang akan dihadapi oleh pemerintah ke depan juga akan semakin memberatkan.

Selain itu, juga dengan target lifting minyak bumi, posisi Banggar DPR mendorong target yang lebih tinggi. Pertimbanganya investasi di sektor hulu terjadi peningkatan. Di lain pihak, peningkatan kapasitas produksi minyak bumi sebagai bantalan PNBP ke depan.

Atas postur pendapatan dan belanja pada RAPBN 2025, Said Abdullah memperkirakan pendapatan negara Rp 2.986,3 triliun, belanja negara Rp 3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp 555,7 triliun (2,29 persen PDB) dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp 24.270 triliun.

Belanja negara RAPBN 2025 juga akan memberikan dukungan anggaran untuk program Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto tentang makanan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun.

Tax ratio diasumsikan bisa meningkat menjadi 10,5 persen PDB, maka target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.548,3 triliun, selebihnya dari PNBP dan hibah.

Target ini sangat menantang bagi pemerintah di tahun 2025, di tengah situasi tingkat konsumsi rumah tangga meskipun tumbuh, namun capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta biaya dana yang mahal.

Apalagi sejak tiga tahun terakhir tax ratio hanya mampu diraih pada level 10,3 persen PDB, serta komoditas ekspor tidak setinggi tahun 2022.

"Saya yakin dengan postur RAPBN 2025 seperti ini, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi ke depan," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, seperti dalam rilis yang diterima TribunJatim.com pada Selasa (25/6/2024).