Masuk Semester Pertama, DPRD Jatim Soroti Penyerapan APBD 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemprov yang saat ini dinilai masih belum optimal dalam penyerapan APBD 2024.

Hingga semester pertama ini, legislatif menilai penyerapan anggaran rata-rata masih rendah di bawah empat puluh persen. 

Anggota DPRD Jatim Hadi Dediyansah menjelaskan, perlu ada dorongan agar serapan APBD bisa optimal. Dia pun menyatakan, perlunya evaluasi di Pemprov Jatim.

"Kami belum melihat kinerja OPD yang maksimal. Karena penyerapan APBD rata-rata belum mencapai 40 persen," kata Dedi, sapaan akrab politisi Gerindra itu, Selasa (2/7/2024). 

Menurut Dedi, semestinya parameter penilaian atau penyerapan anggaran dilakukan triwulan atau per tiga bulan. Pada Triwulan pertama tahun ini, penyerapan APBD dinilai belum sepenuhnya optimal.

Sementara di triwulan berikutnya atau hampir satu semester penyerapan anggaran itu rupanya belum optimal betul. 

Baca juga: Raperda Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok Terus Berjalan, DPRD Jatim Pastikan Cari Jalan Tengah

Dedi menyebut ini penting diperhatikan sebab dikhawatirkan hal tersebut bisa mengganggu program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Legislator asal dapil Surabaya itu juga menegaskan dalam berbagai kesempatan rapat dengar pendapat atau hearing bersama OPD, dewan seringkali mengingatkan hal ini. 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan penyerapan anggaran di triwulan pertama memang belum maksimal lantaran pada masa tersebut dilakukan proses perencanaan yang matang. Namun, di triwulan kedua saat ini sudah terjadi lompatan signifikan atau siap realisasi. 

"Sudah satu bulan ini kita verifikasi di lapangan, bahwa yang akan kita luncurkan kepada masyarakat baik bantuan hibah maupun program betul-betul sesuai target dan akan bermanfaat," ungkap Adhy saat dikonfirmasi terpisah. 

Menurut Adhy, Pemprov Jatim menargetkan penyerapan APBD pada bulan Juli ini bakal signifikan. Saat ini memang sekitar 36 persen.

"Itu sudah naik luar biasa, dibandingkan provinsi lain kita diatas rata-rata. Pokoknya apa yang menjadi haknya rakyat akan kita selesaikan," terang Adhy.