Sering Dapat Serangan Siber, Pemprov Jatim Minta Perangkat Daerah Rutin Back-up Data

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui sering menjadi langganan serangan siber, bahkan tak tanggung-tanggung, hal itu dilakukan langsung pada data server pemprov.

Namun, berbagai serangan semacam itu sejauh ini berhasil ditangkal.

Meski demikian, Pemprov Jatim meminta agar seluruh perangkat daerah rutin melakukan back-up data. 

Dari data pemprov, sebanyak 3.564.737 serangan berhasil ditangkal pada tahun 2023.

Sedangkan hingga bulan Juni 2024, terdapat 1.536.550 serangan pada data center yang berhasil ditangkal.

Lalu, perangkat keamanan di data center Jatim telah berhasil menangkal serangan malware sebanyak 18.407 pada tahun 2023, dan sebanyak 9.163 pada tahun 2024. 

"Jadi sebetulnya untuk serangan siber di Jatim bukan hal yang baru. Dan kita bisa mengatasi itu semua, karena ada back-up datanya," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono dalam penjelasannya, Senin (8/7/2024). 

Pernyataan ini sebelumnya juga disampaikan Bobby dalam Leadership Update Forum seri ke-2 tahun 2024 bertema "Cyber Security Care" di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim belum lama ini.

Baca juga: Dampak Pusat Data Nasional Diretas, Pendaftaran KIP-K di Universitas Jember Terganggu

Agenda itu diikuti oleh seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan pemprov dan sekda kota serta kabupaten se-Jawa Timur. 

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah pemerintah, baik tingkat provinsi, hingga kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk secara rutin melakukan back-up data.

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi serangan siber oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Diapun memberi contoh bagaimana serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu.

Lantaran tidak adanya back-up data yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan. Sehingga dia mengimbau agar urusan back-up data jadi perhatian. 

Bobby menegaskan, di Jawa Timur, proses back-up data selalu dilakukan.

Misalnya saat dia menjabat sebagai Kepala BPKAD, selalu meminta untuk melakukan back-up data sebulan sekali.

"Selama di BPKAD, SIPD itu saya minta untuk diback-up di server yang lain," ujar Bobby.