Lahirkan Bakat Wirausaha Santri, Diskopindag Kota Malang Akan Beri Dukungan Usaha di Pesantren

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyatakan Pemkot Malang akan memberikan dukungan usaha yang dikembangkan di pesantren.

Eko mengungkapkan, dukungan usaha di lingkungan pesantren untuk melahirkan bakat-bakat wirausaha oleh para santri.

Menurutnya, dari program tersebut maka nantinya dari pesantren tidak hanya melahirkan sumber daya manusia yang ahli dalam ilmu agama, akan tetapi juga lahir para pelaku usaha tangguh dan berdaya saing tinggi.

Dalam rilis resmi Pemkot Malang, terbaru bantuan dukungan usaha telah diimplementasikan di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Jalan Joyo Agung No 2.

"Itu akan menjadi motivasi bagi pondok pesantren yang lain. Kewirausahaan ini bisa memotivasi. Sebagai santri nanti diajari menjadi enterpreneur. Ini bisa juga menjadi pionir dan kami sangat mengapresiasi. Pada intinya kami siap mendampingi dan membantu apa yang menjadi kebutuhan dari program ini di pesantren manapun,” tutur Eko, Kamis (11/7/2024).

Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh yang berada di Jalan Joyo Agung No. 2 Kota Malang kini menambah unit usaha baru berupa warung yang diberi nama Warung BM.

Baca juga: Kunjungi Pondok Pesantren Al Hikam Malang, Kak Fai Janjikan Santri Terlibat dalam Pembangunan Kota

Hadirnya warung yang menyajikan makanan khas Jawa ini untuk semakin melengkapi sejumlah unit usaha yang ada sebelumnya, antara lain budi daya anggrek, ikan koi, mini market dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pengasuh Ponpes Bahrul Magfiroh Moch. Bisri mengungkapkan berbagai unit usaha ini menjadi langkah untuk melahirkan wirausahawan dari kalangan pesantren. Dari sekitar 500 santri saat ini, ada 100 santri yang dididik di pesantren dan menjalani magang kerja di beberapa tempat usaha di luar pesantren.

Dikatakan mantan Rektor Universitas Brawijaya Malang tersebut, bahwa para santrinya saat ini mempelajari berbagai hal, seperti bagaimana melahirkan anggrek dan ikan koi yang berkualitas unggul, membuat masakan yang enak dan manajemen usaha. 

“Tak hanya belajar, para santri ini juga sudah mulai memasarkan anggrek dan ikan koi melalui media sosial dan beberapa platform pasar daring ternama,” jelasnya, Sabtu (6/7/2024).

“Salah satu pendidikan kita di pondok ini adalah enterpreneur karena tidak semua nanti jadi kyai. Ada yang jadi rektor, pegawai dan lainnya. Salah satu harapan saya adalah mereka jadi pengusaha," kata Bisri dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Pemkot Malang.

Program ini, disampaikannya juga sejalan dengan visi pesantren, yaitu untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak baik dan mandiri. 

“Sehingga setelah tidak di pesantren lagi, para santri ini bisa membuka lapangan kerja sendiri secara mandiri,” bebernya.

Sebelumnya, DPRD Kota Malang telah meresmikan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Kamis (4/7/2024).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, Perda tersebut telah menjadi aspirasi inisiatif DPRD Kota Malang sejak 2019.

"Ini memang aspirasi yang diterima sejak awal kami menjabat akhir 2019. Pada 2021 mulai diseriusi dan 2022 dibentuk Pansus. Kami memfasilitasi, pemerintah hadir dalam pendidikan formal dan non formal," terang Made.

Dengan adanya Perda ini, mekanisme hibah juga lebih mudah dilakukan. Di sisi lain, Perda tersebut juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan bermutu di pesantren. Bahkan ada pembahasan mengenai anti radikalisme.

"Semua masuk dalam mekanisme hibah di Kesra. Terpenting adalah keresahan pengasuh ponpes mendeteksi radikalisme sejak dini. Adanya perda ini diharapkan pemerintah bisa masuk dan mengawasi penuh penyelenggaraan pesantren," ungkap Made. 

Pengelolaan pendidikan di lingkungan pesantren juga didorong Made bisa membantu pemerintah menanggulangi angka putus sekolah. Banyak warga yang menitipkan anaknya di pesantren agar mendapatkan pendidikan formal dan agama. Made berujar, peluang tersebut harus bisa ditangkap oleh pengelola pesantren.

"Harapan kami banyak ponpes berdiri, lalu kami data agar bisa mendapatkan bantuan yang setara. Santrinya nanti juga bisa mendapatkan beasiswa," ungkapnya.