Pj Bupati Nganjuk Tekankan 5 Poin dalam Perpres untuk Percepatan Penurunan Stunting

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan penguatan dan monitoring evaluasi Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menekan angka stunting. 

Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menargetkan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024.

Kunci untuk mewujudkan target itu, perlu sinergi dan komitmen bersama seluruh stakeholder dalam pencegahan stunting. 

"Ini bentuk komitmen dan langkah strategis dalam rangka intervensi serentak untuk pencegahan stunting di Kabupaten Nganjuk. Banyak faktor yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan prevalensi stunting 14 persen, yakni lewat penguatan TPPS di tingkat kecamatan dan desa," katanya, Rabu (10/7/2024). 

Sri Handoko Taruna menyebut, pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ini tertuang di dalam Perpres 72 tahun 2021.

Diapun menekankan 5 poin di dalam Perpres tersebut untuk selalu diperhatikan oleh jajaran maupun TPPS. 

Poin yang dimaksud adalah strategi nasional percepatan penurunan stunting yang terdiri atas dua pilar. 

Kemudian pelaksanaan Perpres didukung rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko dan koordinasi penyelenggaran percepatan penurunan stunting oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. 

Baca juga: Pj Bupati Nganjuk Tegaskan Penurunan Angka Stunting Harus Jadi Prioritas Pembangunan

"Lalu pemantauan dari evaluasi dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting serta 20 target antara 71 keluaran atau output yang merujuk kepada strategi nasional percepatan penurunan stunting. 5 poin ini harus kita pedomani bersama," ujarnya. 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Nganjuk, Nafhan Tohawi, mengungkapkan pada 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk sebesar 17,1 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen di 2024.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi serentak bersama.

Konvergensi berbagai program menjadi kunci memastikan program dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal.

"Kerja kolaborasi berbagai pihak, antara OPD, kecamatan hingga desa untuk intervensi stunting," urainya. 

"Rencana aksi dan evaluasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pada setiap bulan begitu penting untuk memperoleh data yang akurat dan komperhensif. Juga untuk perbaikan program ke depan," tambahnya.