DPRD Kota Malang Percepat Pengesahan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Semua fraksi di DPRD Kota Malang memberikan pendapat terhadap penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas, dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (17/7/2024).

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan eksekutif agar tidak tergesa-gesa, karena dapat menimbulkan pretensi dan tendensi anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat, realisasi pendapatan pada 2024 di semester satu masih tercapai 48,07 persen.

Sehingga perlu menjadi perhatian dan pembahasan bersama menentukan perencanaan matang.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan eksekutif dapat menambah anggaran untuk pemanfaatan, penambahan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Fraksi PKB menekankan hal itu, karena ada mandat undang-undang untuk memenuhi kuota persentase ruang terbuka hijau. 10 persen privat dan 20 persen publik.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyarankan penambahan anggaran untuk perawatan jalan dan jembatan. Serta perlunya memperbaiki drainase.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, penyesuaian target pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.

Perlu ada pertimbangan yang realistis terhadap PAD. Di sisi lain, Fraksi PKS menilai peningkatan rasio PAD menjadi Rp 970 miliar diharapkan telah melalui kajian dan analisis yang aktual, terukur, dan sistematis.

Fraksi Gerindra meminta penjelasan atas penurunan anggaran sejumlah program.

Baca juga: DPRD Kota Malang Segera Gelar Rapat Pimpinan, saat Tahu Rencana Wahyu Hidayat Maju di Pilkada

Belanja operasi mengalami penurunan sebanyak 0,17 persen, di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman juga terjadi penurunan Rp 7 miliar lebih. Pun di Dinas Lingkungan Hidup ada penurunan serupa, Rp 7 miliar lebih.

Bahkan dalam catatan Fraksi Gerindra, semua kecamatan di Kota Malang mengalami penurunan anggaran. Mereka meminta eksekutif dapat menjelaskan hal itu.

Fraksi Golkar memberikan catatan perkembangan asumsi ekonomi makro daerah ditinjau dari sejumlah indikator.

Pertumbuhan ekonomi didorong terus ditingkatkan. Sejak 2019, terjadi peningkatan hingga puncaknya mencapai 6,32 persen pada 2022.

Fraksi Golkar juga mengingatkan eksekutif bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Fraksi Golkar menyarankan agar eksekutif memberi keberpihakan kepada pelaku UMKM dan industri yang bisa menyerap tenaga kerja.

Terakhir, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mendorong Pemkot Malang memperhatikan sektor pendidikan.

Pemkot Malang didorong menciptakan terobosan maupun kebijakan baru terkait beasiswa bagi siswa berprestasi.

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia juga menyarankan perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Pasalnya, sangat penting untuk meningkatkan UMKM sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi dari berbagai krisis ekonomi yang terjadi.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan rapat pimpinan fraksi. Sehingga Senin dan Selasa diharapkan, kebijakan umum perubahan tersebut selesai. 

"Yang kami kejar di rancangan APBD perubahan harus didok awal Agustus dengan tujuan belanja APBD perubahan bisa dilaksanakan. Kalau menunggu anggota baru, paling cepat disahkan Oktober, sehingga tidak ada waktu OPD melaksanakannya," kata Made.

Kebijakan ini harus diselesaikan agar serapan maksimal.

Made tidak ingin serapan terkendala yang berdampak pada Silpa. Oleh karena itu, perlu ada percepatan pembahasan.

"Kami khawatir nanti Silpanya tinggi. Tadi sudah jelas pendapat fraksi menyampaikan bagaimana rancana APBD perubahan dilaksanakan. Kalau kami lihat evaluasinya, bagaimana kegiatan yang sudah pasti tidak bisa dilaksanakan, seperti gagal lelang harus segera kita jadikan kegiatan yang langsung terserap. Hanya ini pintu perubahan anggaran atau pemanfaatan APBD. Mending kegiatan kecil yang dilaksanakan, dari pada besar tapi tidak terlaksana," ungkapnya.