Untuk Gratiskan SD & SMP di Indonesia, Pemerintah Butuh Rp418 T, Lebih Kecil dari Bansos dan IKN

TRIBUNJATIM.COM - Rp418 triliun adalah uang yang dibutuhkan pemerintah untuk gratiskan SD-SMP negeri dan swasta.

Jumlah ini bahkan nominalnya lebih kecil dari anggaran untuk bansos dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Hal ini diketahui dari sidang pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan dua pertiga anggaran guna menggratiskan pendidikan tingkat SD dan SMP baik pada sekolah swasta dan negeri.

"Kekurangan anggaran untuk menggratiskan SD dan SMP, termasuk pada pendidikan swasta, diperkirakan sekitar Rp418,1 triliun," kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Vivi Andriani, dalam paparannya di hadapan majelis hakim pada Selasa (23/7/2024).

Ia memaparkan, total kebutuhan dana untuk menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta mencapai Rp655,2 triliun.

Perkiraan biaya untuk sisi personalia dan operasional sendiri ditaksir mencapai Rp354 triliun.

Jumlah ini terbagi atas Rp287,6 untuk satuan pendidikan negeri dan Rp66,4 triliun untuk satuan pendidikan swasta.

Dari kebutuhan Rp655,2 triliun ini, anggaran penyelenggaraan pendidikan jenjang SD dan SMP (negeri dan swasta) pada 2024 hanya Rp236,1 triliun.

Sebagai perbandingan, selisih kebutuhan Rp418,1 triliun untuk menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta ini lebih kecil dibandingkan jumlah yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan sosial (bansos).

Pada tahun 2024 saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa besaran anggaran bansos mencapai Rp496 triliun.

Kebutuhan Rp418,1 triliun ini juga lebih kecil dibandingkan total dana membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo sempat memperkirakan pembangunan IKN sebesar Rp35 miliar dolar AS atau setara Rp566 triliun pada tahun 2021 lalu.

Baca juga: Berkat Hafalan Quran, Anak Marbot Masjid Bisa Kuliah Gratis usai Dapat Beasiswa: Atas Izin Allah

Adapun anggaran pendidikan tahun 2024 dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 665 triliun.

Namun uang ini terbagi ke banyak pos dan Kemdikbudristek hanya mengelola secuil di antaranya.

Sebanyak Rp346,6 triliun (52 persen) ditransfer ke pemerintah daerah.

Sisanya, dana tersebut dibagi ke sejumlah kementerian/lembaga yang juga melaksanakan fungsi pendidikan, Kementerian Agama (pesantren), anggaran pendidikan pada belanja non kementerian/lembaga, dan pengeluaran pembiayaan.

"Kemdikbudristek hanya mengelola Rp98,9 triliun atau 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp665 triliun," ujar Vivi menjelaskan, melansir Kompas.com.

Dalam uji materi UU Sisdiknas ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU tersebut tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut mereka, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Pasal ini berbunyi, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, menurut JPPI, masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.

Baca juga: Dulu Gembala Sapi & Tinggal di Gerobak, Ikrang Kini Sukses Jadi Pengusaha Tambak Udang: Punya 14

79 tahun merdeka, potret pendidikan di Indonesia masih saja miris.

Seperti terjadi di SD Negeri 26 Sapinggang di Pulau Sapinggang, Desa Tampang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep.

Sudah tiga bulan terakhir, para siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Penyebabnya adalah ketiadaan tenaga pengajar yang datang ke sekolah tersebut.

Sebuah video amatir yang memperlihatkan para siswa hanya bermain di sekitar sekolah tanpa aktivitas belajar pun viral di media sosial, menyoroti kondisi memprihatinkan ini.

Salah satu warga setempat, Junaedi, menjelaskan bahwa sebelum sekolah terhenti, hanya ada satu guru honorer yang bertugas sebagai pengajar di sekolah tersebut.

Guru tersebut, yang hanya lulusan SMA, harus mengajar semua kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.

"Guru honorer itu satu-satunya pengajar di sini, ia mengajar semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6," ungkap Junaedi.

Ia juga menyebutkan bahwa anak-anak di Pulau Sapinggang tidak memiliki pilihan lain untuk bersekolah, karena SD Negeri 26 adalah satu-satunya sekolah di pulau tersebut.

Sementara itu, sekolah terdekat lainnya berada di ibukota desa yang berjarak lebih dari satu jam perjalanan dengan perahu.

"Ada sekolah tapi di Pulau Tampaang, satu jam lebih ke sana. Kami hanya bisa berharap agar sekolah kembali buka," ucapnya.

Junaedi menambahkan, akibat terhentinya aktivitas sekolah, siswa sekolah ini terpaksa libur.

Mereka menghabiskan waktu dengan membantu orang tua mencari ikan dan bermain.

"Sekolah tutup dan anak-anak sebagian turun melaut membantu orangtua sebagian main saja," ucapnya.

Baca juga: Sosok Ravidho Ramadhan Jadi Doktor Termuda di Usia 26 Tahun & IPK Sempurna, dari Desa Transmigrasi

Sementara data dari dinas pendidikan Pangkep, sekolah ini memiliki 65 siswa dan empat orang tenaga pendidik yang terdiri dari satu kepala sekolah, dua honorer, dan satu orang berstatus PPK.

Kadis Pendidikan Kabupaten Pangkep, Sabrun Jamil mengatakan, akan memanggil kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait hal ini untuk memberikan klarifikasi.

Ia mengatakan, sanksi akan dijatuhkan bila dalam proses pemeriksaan, para guru benar mangkir dalam tugas.

"Kami akan memanggil pengawas, kepala sekolah, dan guru, terkait berita ini untuk menghadap memberikan klarifikasi. Kami akan mengambil langkah sesuai dengan aturan," ucapnya.

Sabrun mengaku tidak tahu dengan kondisi tersebut sebab pengawas sekolah tak pernah melaporkan mangkirnya para guru selama berbulan-bulan.

"Untuk Kecamatan Liukang Tangaya ada dua orang pengawas SD. Sampai saat ini belum ada laporan dari pengawas," pungkasnya.