Resah Fenomena Penguatan Kekuasaan, Anak Muda di Jawa Timur Tolak Kotak Kosong di Pilgub 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sejumlah anak muda yang tergabung dalam Jubir Warga dan Youth Community Representative menginginkan adanya kompetisi yang kompetitif dan demokratis di Pilgub Jatim 2024. 

Anak muda di Jawa Timur meresahkan menguatnya fenomena pemusataan kekuasaan terhadap salah satu kekuatan politik yang berpotensi menyebabkan tidak munculnya kandidat tandingan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur mendatang. 

Koordinator Jubir Warga, Dima Aditya Putra menjelaskan berdasarkan hasil konsolidasi dan analisis mereka, calon tunggal sangat berdampak terhadap dinamika yang akan tercipta di Pilkada 2024 mendatang.

"Konsekuensi yang paling mungkin terjadi apabila tidak ada calon tandingan atau pilkada Jawa Timur berlangsung menghadapi kotak kosong, maka masyarakat tidak akan memiliki perbandingan dan pilihan. Secara tidak langsung, partisipasi masyarakat yang tercipta hanya bersifat “semu” karena pada kenyataanya masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memilih," ujar Dimas, Senin (19/8/2024).

Baca juga: Pasangan Sanusi-Lathifah Shohib Resmi Dapat Rekomendasi Gerindra untuk Pilkada Malang 2024

Lebih dalam kondisi yang demikian dapat menyebabkan demotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Kecenderungan partai politik sebagai pengusung calon atau kandidat kepala daerah yang berkumpul menjadi satu kekuatan besar menunjukan adanya politik transaksional dan kongkalikong elit. 

"Selain itu, kondisi ini juga menunjukan adanya kegagalan atau krisis kaderisasi dan rekrutmen partai politik dalam mempersiapkan pemimpin daerah di Indonesia. Kondisi ini cenderung terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu anak muda dan komunitas lokal di Jawa Timur sangat menentang keras kondisi yang demikian.

Selain itu, golongan muda khawatir apabila menghadapi kotak kosong, maka kandidat tidak akan memiliki dorongan kuat mendekati dan mencari tahu aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), merumuskan isu strategis dan keresahan bersama yang harus diperhatikan seluruh stakeholder berkepentingan dalam momen Pilkada 2024. 

SPD melalui program Jubir Warga dan Youth Community Representative Jawa Timur telah menyelenggarakan konsolidasi bersama berbagai komunitas di Jawa Timur pada awal bulan Agustus 2024 di Kota Batu. Konsolidasi itu menghasilkan pemetaan isu dan keresahan bersama.

Enam isu strategis yang perlu diperhatikan gubernur terpilih di Jawa Timur. Pertama, isu ekonomi dan kesejahteraan. Calon pemimpin Jawa Timur mendatang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang merata antara pedesaan dan perkotaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga pertanian. Komunitas juga mendesak agar pemimpin bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memperbaiki penyimpanan komunal, pengelolaan TPI, dan rantai pasok.

Baca juga: Akademisi Sambut Baik Penerapan ETLE di Kota Malang, Sebut Efektif Tekan Pelanggaran Lalu Lintas

Kedua terkait isu pendidikan dan pelatihan, gubernur terpilih dalam Pilkada 2024 nanti harus memperbesar alokasi pendidikan dalm APBD. Lalu meningkatkan angka partisipasi kasar di jenjang pendidikan, memerhatikan meritokrasi dalam pengadaan tenaga pendidik, dan mendorong terciptanya ruang inklusi bagi kelompok difabel.

Ketiga adalah isu pembangunan infrastruktur yang menurut mereka perlu ada perbaikan dalam penyediaan transportasi umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan gubernur yang baru juga perlu memprioritaskan pembangunan berbasis lingkungan.

"Keempat mengenai hak asasi dan kebebasan. Kami mendorong agar gubernur terpilih berkomitmen menjamin perlindungan penuh terhadap iklim kebebasan berpendapat dan berserikat. Perlu diperhatikan juga upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kontrol pengawasan terhadap institusi pendidikan dari ancaman kekerasan seksual serta perundungan," ujar Dhien Favian yang mewakili SPD, Senin (19/8/2024).

Kelima isu kesehatan dan gizi dimasukan ke dalam klaster yang perlu mendapatkan prioritas. Anggaran kesehatan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, serta jaminan stabilitas pangan dan kualitas gizi ibu dan anak.