Putusan MK Tak Mengubah Rencana PDI Kota Malang Berkoalisi dengan Partai Lain di Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – DPC PDI Perjuangan Kota Malang mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada 2024 Kota Malang.

Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan partai tanpa minimum syarat kursi bisa mengusung bakal calon, DPC PDI Perjuangan tidak mengubah rencana untuk berkoalisi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyatakan, koalisi menjadi pilihan untuk menjaga kultur demokrasi di Kota Malang.

Di sisi lain, berkoalisi akan meringankan beban biaya berkontestasi di Pilkada 2024 Kota malang.

“Dengan begini PDI Perjuangan mau maju sendiri, saya kira tidak. Partai politik pun akan berhitung benar terhadap kadernya karena pesta demokrasi ini. Pilkada tetap gotong-royong. Anggarannya besar, kalau banyak yang menyokong kan lebih ringan biayanya dan logistiknya,” ujar Made melalui sambungan telepon, Rabu (21/8/2024).

Baca juga: Putusan MK yang ‘Diakali’ Baleg DPR RI, Bikin Peluang Anies Terganjal, Putra Jokowi Punya Kans

DPC PDI Perjuangan telah mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah partai.

Made menyatakan, komunikasi intensif sedang dibangun dengan PKS, Gerindra, dan Golkar. 

Segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Menurut Made, kunci penentu nanti adalah surat rekom dari partai kepada kader yang ditugaskan.

Baca juga: PKS Tak Goyah Soal Putusan MK, Susul PKB Beri Rekom untuk Bacabup Mojokerto Ikfina-Gus Dulloh

Sejauh ini, kader DPC PDI Perjuangan yang muncul di Kota Malang adalah Wanedi dan Ganis Rumpoko. 

Keduanya sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

“Kami apresiasi Ganis yang deklarasi dari kader PDI Perjuangan. Semua kami kembalikan ke DPP karena yang punya hak mengeluarkan rekom. Ganis pun juga sangat paham tentang itu. Nama Ganis sendiri sudah terpantau di DPP,” kata Made.

Menurut Made, situasi saat ini tidak dalam konteks dukung mendukung.

Partai politik sedang menunggu turunnya rekomendasi dari pimpinan pusat.