Saldo Slamet Minus Rp 200 M usai Maju Pilkada 5 Kali, sang Mantan Kades Tak Kapok: Sudah Saya Titipi

Terkait program apa yang hendak dia wujudkan seandainya terpilih jadi bupati, Slamet mengatakan akan membangun sektor infrastruktur dan pertanian serta melakukan penanganan banjir dan kekeringan.

"Saya juga akan membangun waduk untuk menanggulangi banjir dan untuk pengairan sawah saat kemarau."

"Daerah di Pati yang biasanya hanya sekali nanam padi, bisa tiga kali kalau ada airnya."

"Kemudian waduk baru juga bisa untuk pembangkit listrik dan tempat rekreasi," jelas dia.

Baca juga: Anies Menunggu Keputusan Ketum PDIP Megawati di Pilkada Jakarta 2024

Slamet mengklaim, masyarakat Pati banyak yang sudah mengenal dirinya.

Sebab, seluruh desa dan kelurahan di Pati yang jumlahnya 406 sudah pernah dia kunjungi setidaknya empat sampai lima kali.

Dia mengaku sering blusukan ke desa-desa untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Saya sudah datangi semua desa, untuk kegiatan santunan yatim dan duafa, pembangunan tempat ibadah."

"Semua sudah saya titipi. Itu semua dari Gusti Allah, bukan milik saya, saya tidak punya apa-apa," ungkap dia.

Baca juga: Revisi UU Pilkada Batal Sah, Kaesang Pangarep Tetap Bisa Mencalonkan Diri di 2024, Posisi Apa?

Sementara itu, Kepala Desa Klampokan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo Bahriatun Nikmah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo, pada Jum'at (23/8/2024).

Kedatangannya itu guna mengadukan seorang oknum Lembata Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara, berinisial HD, warga Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Dalam aduannya itu, oknum LSM tersebut telah menuduh Kades Bahriatun memonopoli dana CSR dari pertambangan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya dirinya pribadi.

Kuasa Hukum Kades Klampokan, M. Sujoko mengatakan, akibat tuduhan yang menyebarluas itu membuat kliennya tidak dipercaya lagi oleh warganya. Bahkan sejumlah warganya tidak segan mencemooh dan mencaci kliennya.

"Ini sangat merugikan klien kami, ini memunculkan asumsi seolah-olah klien kami memperkaya diri dari hasil tambang atau CSR. Oleh karena itu, kami mengadukan hal ini ke SPKT Polres Probolinggo," kata Sujoko.

Tuduhan itu, lanjut Sujoko, dilakukan oknum LSM itu ke progam Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto yaitu Lapor Kanda.