Jokowi Warisi Utang Rp8502 Triliun, Warga Diprediksi Bakal Ditarik Banyak Pungutan & Bertambah

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo mewarisi utang Rp8502 triliun kepada negara.

Utang-utang pembangunan infrastruktur Jokowi akan mulai terasa di awal kepemimpinan Prabowo Subianto.

Ekonom pun menyebut, warga diprediksi bakal ditarik banyak pungutan dan akan bertambah di tahun 2025 mendatang.

Baca juga: 7 Fakta Apa Itu Fufufafa yang Diisukan Bikin Hubungan Prabowo-Jokowi Retak, Berkaitan dengan Gibran

Hal ini lantaran utang pemerintah tercatat terus bertambah setiap bulannya.

Penambahan utang ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menambal defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per 31 Juli 2024, jumlah utang pemerintah telah menyentuh Rp8.502,69 triliun, setara 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) RI.

Dengan perkembangan tersebut, selama dua periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah bertambah sekitar Rp5.894 triliun dalam kurun waktu hampir 10 tahun.

Jika dibandingkan dengan posisi sebelum rezim Jokowi, utang pemerintah melonjak sekitar 225 persen, atau naik lebih dari tiga kali lipat.

Besarnya beban warisan utang tercermin dari pagu anggaran belanja untuk membayar bunga utang dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp552,9 triliun.

Angka ini meningkat sekitar 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pemerintah tahun ini sebesar Rp499 triliun. 

Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (Rp314,1 triliun), pagu belanja bunga utang pemerintah melonjak lebih dari Rp200 triliun.

Ekonom sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengakui bahwa utang-utang pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo akan mulai terasa di awal kepemimpinan Prabowo Subianto.

Secara khusus, ia menyoroti sejumlah utang pembangunan yang diambil Jokowi pada 2015 dan akan jatuh tempo dalam kurun 10 tahun.

"Dibuat tahun 2015, nanti kerasa. Ketika di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan kita ada menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi negara alih-alih mencari dana dari, maaf, dari sumber penerimaan, nyarinya dari utang kan," kata Dradjad dalam program GASPOL! Kompas.com, Kamis (19/9/2024).

Jatuh temponya sejumlah utang negara ini berpotensi memperbanyak pungutan yang ditarik oleh negara dari rakyatnya.