Masuk Masa Kampanye Pilgub Jatim 2024, Bawaslu Pelototi Pelanggaran Netralitas dan Politik Uang

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur memberikan perhatian penuh pada masa kampanye Pilgub Jatim 2024 selama dua bulan ke depan. Sebagaimana tahapan, masa kampanye berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024. 

Salah satu yang jadi atensi Bawaslu adalah soal netralitas ASN dan praktek money politics. Dua isu klasik ini diakui juga rentan pelanggaran pada Pilgub Jatim 2024 ini. "Kami sudah menyiapkan seluruh strategi pengawasan masa kampanye," kata Ketua Bawaslu Jatim A Warits, Rabu (25/9/2024). 

Tim pengawasan saat ini telah dibentuk di berbagai jenjang mulai tingkat Provinsi hingga kabupaten/kota. Penanggung jawab dari tim ini adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu. Warits menekankan soal netralitas ASN menjadi salah satu pantauan. Termasuk juga TNI dan Polri. 

Baca juga: 21 Pengawal Pribadi Diterjunkan Kawal Dua Paslon hingga Ketua Bawaslu Jombang

Sebab, mereka diatur untuk menjaga netralitas dalam politik. Sehingga, sebagai badan pengawas, Bawaslu Jatim terus memelototi potensi pelanggaran ini. 

"Kita ingin menempatkan rakyat yang berdaulat yang punya kuasa untuk memilih pilihannya, bukan rakyat yang diintimidasi," ungkapnya. 

"Tidak boleh memihak dengan cara apapun. Baik menguntungkan atau merugikan salah satu calon dan itu bisa kena pidana," tambah Warits. 

Baca juga: Tingkatkan Keamanan Pilkada Malang 2024, Polisi Siapkan Personel Kawal Paslon hingga Ketua Bawaslu

Kepada jajaran pengawas, Warits menekankan agar selalu memelototi soal pelanggaran. Apalagi sebelumnya Bawaslu sudah melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran Pilkada. 

"Yang paling jadi perhatian adalah soal netralitas dan money politics serta politisasi isu sara. Semua daerah kami pantau," ujar Warits.