Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Viral Nasional

Lokasi Pelantikan Presiden dan Wapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Bukan di IKN

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI 2024-2029 tapi bukan di IKN

Editor: Torik Aqua
Instagram @prabowo.gibran2
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 

TRIBUNJATIM.COM - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI 2024-2029.

Ternyata, Prabowo dan Gibran dilantik bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Diketahui, Prabowo dan Gibran dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Jadwal pelantikan presiden 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Baca juga: Prabowo Subianto Masih Sibuk Meracik Nama Menteri Kabinetnya sebelum Dilantik Menjadi Presiden

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden adalah pada 20 Oktober 2024.

Terkait lokasi pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wapres 2024, tidak dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dikutip dari KOMPAS.ID, lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Prabowo-Gibran akan digelar di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Selain itu, sekitar 15 kepala negara, seperti negara-negara di Asia Tenggara dan sahabat, direncanakan akan menghadiri pelantikan presiden Prabowo Subianto.

Itu termasuk Raja Jordania Abdullah II bin al-Hussein dan putra mahkota Kerajaan Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed.

Pengumuman kabinet Prabowo 2024
 
Presiden terpilih Prabowo Subianto juga dikabarkan akan mengumumkan susunan kabinetnya segera setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Dilansir dari laman Kompas.com (16/9/2024), hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bahwa pengumuman akan dilakukan langsung pada hari pelantikan.

Prabowo akan membentuk zaken kabinet, yakni kabinet yang diisi oleh menteri-menteri profesional, baik dari kalangan partai politik maupun non-partai.

Sejumlah pengamat menganggap akan sangat baik jika memang pengumuman kabinet dilakukan sesegera mungkin setelah pelantikan.

Langkah tersebut dinilai menunjukkan keseriusan Prabowo dalam menggerakkan kabinet untuk segera menjalankan visi, misi, dan janji politiknya, khususnya program-program prioritas.

Diprediksi bahwa kemungkinan menteri kabinet Prabowo akan banyak dari kalangan partai politik.

Namun diharapkan harus betul-betul sesuai dengan bidang dan kepakarannya.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

Penetapan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 April 2024 lalu setelah memenangkan Pilpres 2024.

Selanjutnya KPU akan melanjutkan ke tahapan pelantikan dan menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 Indonesia.

Sibuk meracik nama menteri

Prabowo Subianto kini masih sibuk mengutak-atik sejumlah nama menteri di kabinetnya kelak.

Padahal sebentar lagi Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden.

Sejumlah nama hingga saat ini masih dinamis dan tentatif.

Hal itu disampaikan oleh ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Bakal Bertemu Sebelum Pelantikan Presiden

Terutama nama-nama menteri dari partai politik. Prabowo Subianto juga masih mempertimbahkan apakah nama menteri dari Partai Politik jumlahnya lebih kecil daripada menteri dari kalangan profesional. 

Meski begitu kata Dasco, dipastikan H-5 sebelum pelantikan Presiden, nama-nama menteri yang dipilih sudah final. 

“Masih ada yang masuk dan ditarik, sehingga final kabinet masih agak lambat tapi kami punya target h-5 sudah selesai,” ucap Dasco seperti dimuat facebook Tribunnews.com Senin (30/9/2024). 

Sementara itu untuk susunan pimpinan DPR nantinya masih akan mengikuti Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) yang berlaku saat ini. 

Dasco menegaskan, tidak ada perubahan apapun terkait dengan UU MD3. 

Sehingga setiap partai politik pemenang pemilu 1, 2, 3, 4, 5 berhak mengajukan nama-nama untuk pimpinan DPR RI.

"Ya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan bentuk Kementerian Penerimaan Negara 

Kementerian itu kabarnya akan dibentuk di masa pemerintahannya.

Alasan kementerian itu dibentuk juga diungkap.

Bukan hanya membentuk kementerian baru, Prabowo Subianto juga akan memisahkan pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Kata Media Asing Jika Prabowo Subianto Dilantik Jadi Presiden RI, Punya Pengaruh Internasional

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan pajak-bea cukai dari Kemenkeu diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Burhanuddin Abdullah.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara,” kata Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube UOB Indonesia.

Alasan Prabowo akan bentuk Kementerian Penerimaan Negara

Burhanuddin menjelaskan, Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk mendukung program-program strategisnya selama lima tahun ke depan.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional.

Salah satu program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

Program makan bergizi gratis mengharuskan pemerintah memberikan makan gratis kepada hampir sepertiga rakyat Indonesia.

Jumlah tersebut terdiri dari 44 juta anak sekolah, 5 juta anak pesantren, 30 juta balita, dan 4-5 juta ibu hamil.

“Jumlahnya 80 sekian juta. Kita upayakan secara bertahap agar bisa diberikan makanan bergizi agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, dan generasi yang bisa membangun Indonesia masa depan,” jelas Burhanuddin.

Dari sekian program yang dicanangkan pemerintahan mendatang, Burhanuddin selalu mengatakan kepada Prabowo bahwa rencananya bagus, tapi apakah hal ini doable atau bisa dilakukan.

Ia juga bertanya, apakah pemerintahan Prabowo nantinya bisa menyediakan uang untuk melaksanakan program-program strategis tersebut.

“Kalau tidak ada kan tidak bisa dikerjakan. Jadi political will melulu enggak bisa. Harus ada capacity to implement will itu,” jelas Burhanuddin.

“Karena itulah maka perlu semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara yang mengurusi pajak, bea cukai, dan PNBP, jadi pisahan dari Kemenkeu,” tambahnya.

Selain pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, pemerintahan Prabowo juga akan melakukan transformasi kelembagaan di sektor badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai, jumlah BUMN saat ini sangat banyak tapi sumbangannya kepada negara harus diperbaiki.

“Sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi itu yang nanti barangkali akan dilakukan sejak Januari 2025,” ujar Burhanuddin.

Kata Gerindra soal Kementerian Penerimaan Negara

Pernyataan Burhanuddin soal rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara langsung direspons oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, rencana tersebut masih dinamis karena nomenklatur kementerian masih digodok.

“Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika,” kata Sufmi dikutip dari Tribunnews, Kamis (26/9/2024).

Ia menambahkan, finalisasi mengenai kementerian di pemerintahan Prabowo akan dilakukan sebelum pelantikan presiden.

Adapun, pelantikan presiden akan digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Kata media asing jika Prabowo dilantik

Prabowo Subianto dijadwalkan akan dilantik menjadi presiden RI terpilih pada Oktober 2024 mendatang.

Sosok Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Presiden RI 2024-2029 nanti ternyata disebut akan punya pengaruh di luar negeri saat memimpin Indonesia.

Sikap Prabowo soal perang di Gaza, Palestina juga menjadi perbincangan.

Hal tersebut menjadi sorotan oleh media luar negeri, salah satunya adalah media dari Singapura.

Hal tersebut dikupas tuntas dan dimuat oleh media Singapura, The Straits Times dalam artikel bertajuk 'Prabowo miliki rencana besar untuk Indonesia di kancah dunia' yang diterbikan Sabtu (21/9/2024).

Baca juga: Jadwal dan Susunan Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

“Indonesia tanpa disadari juga memilih menteri luar negeri de facto yang baru. Dalam tujuh bulan sejak memenangkan sekitar 59 persen dari sekitar 200 juta suara, Prabowo telah mengunjungi lebih dari 10 negara, termasuk Singapura, China, Jepang, Rusia, dan Australia,” tulis The Straits Times dikutip Sabtu (21/9/2024).

Prabowo belakangan ini melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara sebagai Menteri Pertahanan, namun ia juga dikenal sebagai presiden Indonesia yang akan datang.

WNI yang diwawancarai oleh The Straits Times dalam artikel itu mengatakan sangat menantikan masa pemerintahan Prabowo mengingat Prabowo memiliki 'fokus yang tepat' dalam mengembangkan peran Indonesia di dunia.

“Dengan menjadi proaktif di ranah internasional, Prabowo diharapkan dapat membuat Indonesia berkomunikasi dengan lebih mudah dengan negara lain, serta berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik jika diperlukan,” demikian dikutip dari The Straits Times.

Selain itu, para ahli dan masyarakat lainnya juga menilai bahwa Prabowo akan berfokus pada kebijakan luar negeri guna meningkatkan posisi Indonesia di dunia.

“Para ahli dan masyarakat biasa Indonesia menilai bahwa ketika ia menjabat pada 20 Oktober, pria berusia 72 tahun ini akan menjadi presiden dengan fokus kuat pada kebijakan luar negeri, bertujuan untuk meningkatkan posisi global Indonesia,” demikian The Straits Times.

 Selain melakukan pertemuan diplomatik ke beberapa pimpinan negara, Prabowo juga aktif bertindak dalam konteks dunia.

The Straits Times mencatat bahwa Prabowo sempat mengkritik negara Barat atas konflik yang terjadi antara Israel-Palestina.

Ia juga menghadiri dan bicara pada Konferensi Tingkat Tinggi di Gaza yang berlangsung pada 11 Juni 2024 lalu. 

“Sikapnya terhadap Gaza tetap teguh, dan pada bulan Juni, Prabowo menjadi sorotan utama karena menghadiri konferensi kemanusiaan tingkat tinggi Gaza,” tulis The Straits Times.

Prabowo juga aktif dalam menyuarakan bantuan untuk negara Palestina yang terdampak konflik dengan mengatakan Indonesia siap mengevakuasi total 1.000 pasien dari Gaza ke Indonesia dan menawarkan anak-anak Palestina belajar di pesantren-pesantren yang berada di Jawa Timur. 

Prabowo juga dinilai oleh Julia Lau, senior fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura, dalam artikel tersebut, bahwa akan membuat Indonesia berperan lebih aktif dalam kebijakan luar negeri. 

“Bapak Prabowo masih membutuhkan Kementerian Luar Negeri yang kompeten, ia akan memiliki "dampak besar" pada arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan,” kata Lau.

Meski demikian artikel itu mencatat bahwa masyarakat tetap mengharapkan komitmen Prabowo untuk menunaikan janji politiknya saat kampanye dan membuktikan kepada para pengkritiknya bahwa hal yang ia tak hanya mengumbar janji semata melainkan aksi nyata.

Sosok Prabowo Subianto

Prabowo Subianto lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 1951, seperti dilansir dari Tribunnews.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto atau kerap disapa Prabowo, saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan ( Menhan ).

Prabowo dilantik menjadi Menhan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019.

Menhan Prabowo bertugas dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019-2024.

Selain menjabat sebagai Menhan, Prabowo juga merupakan ketua umum Partai Gerindra.

Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sejak 20 September 2014.

Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto adalah anak dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Kedua kakaknya adalah perempuan yang bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati.

Prabowo juga memiliki satu adik laki-laki, bernama Hashim Djojohadikusumo.

Dikutip dari laman gramedia.com, ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952.

Sedangkan ibunya merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa.

Ibu Prabowo berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.

Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo.

Prabowo juga merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia

Margono Djojohadikusumo juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama.

Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikusumo,

Ia merupakan seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang.

Masa kecil Prabowo dihabiskan di luar negeri, karena saat itu ayahnya terlibat dalam menentang Presiden Soekarno di Pemerintahan Revolusioner RI di Sumatera Barat.

Dikutip dari laman resmi Menhan, Prabowo kecil tercatat pernah menempuh pendidikan setingkat SD di Elementary School di Hongkong.

Kemudian menyelesaikan pendidikan dasar dalam ketika 3 tahun di Victoria Institution, Kuala Lumpur.

Selain itu, Prabowo juga pernah bersekolah di Zurich International School, Zurich, Swiss pada tahun 1963-1964.

Lalu sekolah setingkat SMA di The American School, London, Inggris pada kurun waktu 1964-1967.

Setelah kepulangan keluarganya dari luar negeri, saat itu jabatan presiden dipegang oleh Soeharto.

Pada tahun 1970, barulah Prabowo masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang, Jawa Tengah.

Hingga kemudian pada Mei tahun 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi.

Siti Hediati Hariyadi merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto.

Dari pernikahannya itu, Prabowo dan istrinya dikaruniai anak laki-laki bernama Ragowo Hediprasetyo atau Didiet.

Namun, pernikahan Prabowo tidak berjalan sampai lama.

Keduanya memutuskan untuk berpisah pada tahun 1998.

Sementara anaknya, Didiet, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.

Prabowo mengawali karier militernya selepas lulus dari AKABRI pada tahun 1974.

Pada tahun 1976, ia bertugas menjadi Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) ronde dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur.

Kemudian pada 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.

Pada tahun 1995, dia sudah sampai posisi Komandan Kopassus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

Salah satu pencapaian Prabowo ketika menjadi pimpinan Kopassus adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.

Ketika itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Operasi ini sukses menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz yang disekap oleh OPM.

Lima orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda, dan Jerman.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie.

Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad.

Prabowo juga pernah diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dikutip dari laman partaigerindra.or.id, setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo Subianto beralih menjadi pengusaha.

Ia mengabdi pada dua dunia, yaitu ia berhasil membeli Kiani Kertas dan menggantinya menjadi PT Kertas Nusantara.

Prabowo juga menguasai perusahaan Nusantara Group yang di dalamnya terdapat 27 perusahaan.

Nama mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Golkar.

Ketika dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta, dia terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004-2009.

Prabowo kemudian mencalonkan diri menjadi presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004.

Meski lolos sampai putaran selanjutnya, Prabowo kandas di tengah jalan dan kalah suara oleh Wiranto.

Pada 2009, Prabowo juga pernah mencalon diri sebagai wakil presiden dan presiden bersama Megawati Soekarno Putri.

Kemudian pada 2014, Prabowo memperoleh dukungan menjadi Presiden.

Pada pemilihan presiden, Prabowo kembali maju dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapres-nya.

Namun, kemenangan tidak berpihak kepada Beliau.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 sampai 2024.

---

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved