Padahal Baru Kerja, Guru Dipaksa Ayah Ngutang ke Bank untuk Beli Tanah, Butuh 35 Tahun Melunasinya

“Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan arkas di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan," akunya, dikutip dari Tribun Ternate.

“Sikap saya itu, sesuai dengan penilaian Dinas Pendidikan Kota Ternate, karena yang menilai saya itu bukan guru tapi pemerintah," ungkapnya.

Soal tudingan pemangkasan gaji honorer, ia mengaku itu diperuntukkan untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.

“Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu," terang Arwais.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil merespons cepat terkait aksi para guru di SDN 69 Kota Ternate.

“Kepala Bidang SD sudah panggil kepala sekolah tadi, sudah berkoordinasi dengan komite juga. Saat ini timnya sudah turun ke lokasi, untuk membuka palang sekolah itu agar besok sudah bisa proses belajar lagi,” kata Muchlis.

Baca juga: Viral Aksi Guru Protes ke Wali Murid yang Anaknya Tak Mau Ditegur di Sekolah, Suruh Didik Sendiri

Soal dugaan penggelapan dana Bos dan Bosda yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 69, kata Muchlis, pihaknya akan segera menelusuri dan apabila ada temuan maka akan ditindaklanjuti.

“Jadi nanti proses terlebih dahulu, ada bidang yang menangani itu. Kalau memang terbukti ada temuan, maka akan kena sanksi, tapi inikan baru laporan dan aduan saja yang kami terima,” paparnya.

“Saya ini tidak mau menerima laporan dan aduan yang belum ada bukti,” tambahnya.

Muchlis akui, pihaknya akan melakukan rapat evaluasi bersama sejumlah guru dan kepala sekolah terkait persoalan tersebut.

“Jadi dari tim sudah disepakati tadi. Besok itu tim harus ke lokasi untuk melakukan rapat bersama,” ucap mantan Kadisperindag Ternate itu.

Kepada para guru-guru Muchlis menegaskan, agar tidak ada lagi aksi pemalangan pagar.

Sebab itu, sambung dia, akan menghambat proses belajar para siswa.

“Ini merugikan siswa, jadi kalau ada masalah jangan langsung palang pagar, kan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar masalah bisa diselesaikan. Jadi jangan mengorbankan proses belajar,” tandasnya mengakhiri.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com