Mandek 6 Bulan, Gaji Pegawai Honorer Dishub Belum Dibayar Sebanyak Rp75 Juta, Kinerjanya Menurun

TRIBUNJATIM.COM - Gaji pegawai honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pangandaran ternyata sudah mandek selama enam bulan.

Total gaji pegawai honorer yang belum dibayar bahkan sebanyak Rp75 juta.

Hal ini tentu mempengaruhi motivasi dan kinerja para pegawai.

Oleh karena itu, Kepala Dishub Kabupaten Pangandaran, Irwansyah berharap, proses Pilkada serentak 2024 yang sedang berjalan dapat menghasilkan sosok pemimpin Pangandaran yang lebih baik.

Hal itu diungkapkan tentu demi kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan dapat memperhatikan anggotanya.

"Kita berharap bahwa pemimpin ke depan bisa memperhatikan anggota kami," kata Irwansyah kepada Tribun Jabar di ruangan kantornya, Jumat (4/10/2024) siang.

Menurutnya, selama ini anggota Dishub selalu eksis bekerja di lapangan.

Terutama dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru ini.

"Pada momen-momen tertentu kan kita dilibatkan. Ya, kalau mereka (pegawai honorer) tidak bayar, otomatis motivasinya juga rendah."

"Karena kemampuan ekonomi mereka juga rendah. Jadi, boro-boro mau ke kantor, mau makan juga hese (susah)," katanya. 

Menanggapi hal tersebut, sekali lagi ia berharap agar calon pemimpin Kabupaten Pangandaran ke depan lebih baik.

"Ya, kita berharap ke depannya lagi bisa lebih memperhatikan rekan-rekan non PNS," ucap Irwansyah.

Sebelumnya, di ujung tahun 2024 gaji hak pegawai honorer di Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran nyaris belum terbayarkan semua.

Akibat tidak digaji, tentu berdampak terhadap menurunnya kinerja pegawai honorer di Pemda Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: 12 Tahun Gaji Hakim Tak Pernah Naik, Irfan Protes Mogok Kerja 5 Hari: Selalu Menunggu, Kami Resah

Satu di antaranya yang disampaikan Irwansyah selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

Irwansyah menyebut, ada sekitar 65 pegawai honorer di Dishub Pangandaran yang belum menerima gaji hingga enam bulan.

Total honor anggota tersebut, katanya, per bulan sekitar Rp75 juta untuk 65 orang.

Maka gaji mereka adalah Rp 1,15 juta per bulan.

Sementara itu, kepala sekolah diprotes guru dan staf karena diduga melakukan penggelapan dana sekolah.

Tiap guru honorer dipangkas gajinya sebesar Rp50 ribu dengan alasan untuk insentif.

Namun tak disangka, sikap kepala sekolah (kepsek) justru santai menjawab protes para guru.

Kepala sekolah menyebut, yang memberikan penilaian atas sikapnya bukanlah guru, melainkan dari pemerintah.

Kasus ini terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara.

Para guru di SD Negeri 69 Kota Ternate, Maluku Utara menggelar aksi protes terhadap kepala sekolah, Senin (30/9/2024) pagi.

Dalam aksinya, para guru beserta staf sekolah minta dinas terkait segera mencopot kepala sekolah bernama Arwais Saadu.

Arwais diduga melakukan penggelapan dana sekolah.

Terpantau beberapa spanduk bertuliskan 'Selama menjadi kepala sekolah, tidak pernah ada keterbukaan masalah anggaran' terpampang di pagar sekolah.

"Dari menjabat sebagai kepsek tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini, tidak ada keterbukaan dana BOS dan BOSDA."

"Makanya kami para guru dan staf selama ini tidak tahu besaran anggaran itu berapa," ujar salah satu guru yang enggan namanya disebutkan.

"Setiap dana cair hanya adakan rapat, tetapi tidak pernah terbuka berapa jumlahnya," tambah guru lainnya.

Kata para guru, kepala sekolah juga kerap memangkas gaji guru honorer dengan alasan untuk uang insentif guru PNS.

"Setiap guru honorer dipotong Rp50 ribu dengan alasan untuk uang insentif bagi guru PNS, itu pun tidak pernah dibicarakan sebelumnya," bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SDN 69 Kota Ternate, Arwais Saadu mengatakan, sebelumnya, rapat bersama para guru terkait masalah penyusunan berkas sudah dilakukan.

"Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan arkas di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan," akunya, dikutip dari Tribun Ternate.

"Sikap saya itu, sesuai dengan penilaian Dinas Pendidikan Kota Ternate, karena yang menilai saya itu bukan guru, tapi pemerintah," ungkapnya.

Soal tudingan pemangkasan gaji honorer, ia mengaku hal itu diperuntukkan untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.

"Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu," terang Arwais.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil merespons cepat terkait aksi para guru di SDN 69 Kota Ternate.

"Kepala Bidang SD sudah panggil kepala sekolah tadi, sudah berkoordinasi dengan komite juga."

"Saat ini timnya sudah turun ke lokasi, untuk membuka palang sekolah itu agar besok sudah bisa proses belajar lagi," kata Muchlis.

Soal dugaan penggelapan dana Bos dan Bosda yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 69, kata Muchlis, pihaknya akan segera menelusuri dan apabila ada temuan maka akan ditindaklanjuti.

"Jadi nanti proses terlebih dahulu, ada bidang yang menangani itu. Kalau memang terbukti ada temuan, maka akan kena sanksi, tapi inikan baru laporan dan aduan saja yang kami terima," paparnya.

"Saya ini tidak mau menerima laporan dan aduan yang belum ada bukti," tambahnya.

Muchlis akui, pihaknya akan melakukan rapat evaluasi bersama sejumlah guru dan kepala sekolah terkait persoalan tersebut.

"Jadi dari tim sudah disepakati tadi. Besok itu tim harus ke lokasi untuk melakukan rapat bersama," ucap mantan Kadisperindag Ternate itu.

Kepada para guru-guru Muchlis menegaskan, agar tidak ada lagi aksi pemalangan pagar.

Sebab itu, sambung dia, akan menghambat proses belajar para siswa.

"Ini merugikan siswa, jadi kalau ada masalah jangan langsung palang pagar, kan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar masalah bisa diselesaikan. Jadi jangan mengorbankan proses belajar," tandasnya mengakhiri.